Batam,KPonline – Direktur Eksekutif Jamkeswatch Iswan Abdullah mengatakan bahwa KSPI adalah lokomotif lahirnya UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga jika dalam pelaksanaan tidak sesuai harapan maka menjadi tanggung jawab KSPI untuk mengawasinya.
Iswan menuturkan bahwa atas dasar itulah maka lahirlah Jamkeswatch untuk mengawasi pelaksanaan BPJS Kesehatan dan mengavokasi peserta BPJS yang banyak menemui kendala
Iswan juga menyoroti permasalahan regulasi di mana ada sistem INA CBG’s yang sangat membatasi pelayanan,sementara biaya dari pelayanan sangat bertentangan dengan prinsip manfaat tanpa batasan biaya Coordination Of Benefit (COB).
“Masih sangat banyak kekurangan dan permasalahan di lapangan terkait pelaksanaan JKN yang merupakan program pemerintah sesuai UU SJSN dan BPJS sebagai salah satu tanggung jawab negara memberikan jaminan kesehatan pada rakyatnya,” ungkapnya pada seminar Hubungan Industrial di Harmoni One Hotel Batam, Senin (30/10/17)
Dalam kesempatan tersebut Iswan meminta kepada anggota KSPI di wilayah Kepri untuk berlomba-lomba menjadi relawan jamkeswatch, dengan harapan dengan menjadi relawan jamkeswatch akan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan bisa berdampak baik bagi dirinya dan keluarga.
Ia mencontohkan apa yang di lakukan Jamkeswatch Bekasi yang dengan sukarela membantu dan mengavokasi peserta BPJS kesehatan di Bekasi yang ketika dalam pilkada Bekasi, Obon Tabroni mencalonkan diri dan membutuhkan ratusan ribu KTP sebagai syarat pencalonan independennya, maka dengan mudah tanpa biaya sepeserpun warga Bekasi dengan sukarela menyerahkan KTPnya.
Di singgung tentang anggaran bagi relawan Jamkeswatch, Iswan mengatakan bahwa saat ini tidak ada anggaran yang pasti bagi Jamkeswatch, dan ia mendorong agar Jamkeswatch daerah untuk lebih kreatif dengan menyelenggarakan seminar seminar guna membantu anggaran Jamkeswatch. Ia juga melarang relawan Jamkeswatch untuk mencari keuntungan pribadi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan
