Diduga Proses Sertifikasi ISPO dan RSPO PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group Sarat Rekayasa

  • Whatsapp

Rantauprapat, KPonline – Belum tuntasnya permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 19 orang Buruh Harian Lepas (BHL) PT Pangkatan Indonesia MP. Evans Group, hari ini Rabu (01/07) Koalisi Organisasi Serikat Pekerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KOSPLSM) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Team Investigasi Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia ( TIPAN-RI) Labuhanbatu, menyurati Manager PT Pangkatan Indonesia MP. Evans Group untuk meminta segera dilaksanakan perundingan Bipartit terkait PHK 19 orang BHL tersebut” Jelas Bernat Panjaitan, SH. M. Hum, kepada Koran Perdjoeangan.com.

“Apa yang disarankan Tumpak Manik, SH. Mediator di Dinas Tenagakerja Labuhanbatu sebagaimana tersebut dalam suratnya agar dilakukan perundingan Bipartit, kita ikuti,” sebut Bernat.

Senada dengan yang disampaikan Bernat, Ketua PC FSPMI Labuhanbatu, Wardin saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya mengatakan “Kami taat azas, apa yang disarankan oleh Mediator kita patuhi, target kita cuma satu permasalahan PHK 19 Orang BHL bisa selesai.”

Lebih lanjut Wardin mengatakan “PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group, termasuk perusahaan perkebunan besar, dan terdaftar sebagai anggota Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO), Asosiasi Roundtaible on Sustainable Palm Oil (RSPO)dan dapat dimungkinkan sudah menjadi bagian dari International Sustainaibility Carbon Certification (ISCC), sehinhgga dapat dipastikan memilki SDM dibagian sistem dan legal perusahaan ahli dan paham tentang semua regulasi mengenai ketenagakerjaan, dan sangat mustahil bila tidak memahami regulasi tentang ketenagakerjaan baik nasional maupun internasional,karena salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam prinsip,kreteria ISPO, RSPO, maupun ISCC adalah kepatuhan perusahaan terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan baik nasional mapun internasional, artinya PHK tanpa prosedur tidak akan terjadi kalau tidak ada maksud dan tujuan untuk melakukan pembodohan dan pembohongan kepada pekerja”.

Masih menurut Wardin,”Fakta PHK kepada 19 BHL yang dilakukan tanpa prosedur merupakan bukti dugaan ketidak patuhan PT Pangkatan Indonesia.MP.Evans Group terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan, sekaligus juga sebagai bukti dugaan proses sertifikasi ISPO dan RSPO yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi sarat dengan rekayasa, dan sangat wajar sertifikat ISPO dan RSPO tersebut di suspend,” Pungkas Wardin.

Tomy Harahap Plt Kepala Dinas Tenagakerja Labuhanbatu melalui Mediator, Tumpak Manik ,SH saat dimintai tanggapannya mengatakan” Kami bekerja harus profesional, tidak memihak, PHK kepada19 BHL PT Pangkatan Indonesia MP.Evans Group yang dimintakan oleh KOSPLSM untuk dimediasi melalui perundingan Tripartit tidak bisa dilaksanakan, harus terlebih dahulu dilakukan perundingan Bipartit di perusahaan, bila hasil Bipartit tidak ada kesepakatan barulah dilakukan mediasi melalui perundingan Tripartit,” Jelas Manik. (Anto Bangun)