Diduga Karena Lakukan 2 Hal Ini, Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta Terancam PHK

KSPI dan ASPEK Indonesia menyatakan sikap menolak otomatisasi gerbang tol, karena berpotensi menyebabkan puluhan pekerja ter-PHK.

Jakarta, KPonline – Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ) yang juga Presiden ASPEK Indonesia menduga PT Jasa Marga (PT JM) melalui manajemen anak perusahaannya yaitu PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) melakukan tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting) dalam bentuk upaya kriminalisasi dan upaya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat ini Mirah Sumirat memang belum di PHK. Tetapi sudah mendapatkan Surat Peringatan Kedua (SP 2). Tidak menutup kemungkinan, tindakan ini akan mengarah pada PHK.

Presiden KSPI Said Iqbal menduga, hal ini dilakukan pihak perusahaan lantaran sepak terjang Mirah Sumirat dalam memperjuangan jaminan kepastian kerja di Indonesia.

Setidaknya ada 2 perjuangan yang gencar dilakukan oleh Mirah Sumirat di lingkungan pekerja jalan tol.

Pertama pada tahun 2015, saat Mirah Sumirat memimpin SK JLJ menolak pengalihan 3.000 pekerja kontrak PT JLJ ke anak perusahaan PT Jasa Marga yang baru dibentuk yaitu PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO). Penolakan saat itu tentunya membuat Direksi PT Jasa Marga kesulitan untuk bisa mengalihkan 3.000 pekerja kontrak PT JLJ ke PT JLO.

Saat penolakan itu Mirah Sumirat mampu membuktikan bahwa PT Jasa Marga dan PT JLJ melakukan ingkar janji terhadap 3.000 pekerja kontrak di PT JLJ, karena terdapat kesepakatan tertulis antara Direksi PT Jasa Marga dengan Direksi PT JLJ yang akan mengangkat 3.000 pekerja kontrak menjadi pekerja tetap di PT JLJ.

Namun PT Jasa Marga dan PT JLJ mencoba untuk mengingkari kesepakatan tersebut dengan akan mem-PHK 3.000 pekerja kontrak tersebut untuk kemudian dialihkan ke anak perusahaan PT Jasa Marga yang baru yaitu PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO).

Kedua adalah perjuangan tahun 2017 saat Mirah Sumirat bersama ASPEK Indonesia dan KSPI gencar melakukan kampanye penolakan GNNT & 100% GTO, yang digagas oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN dan PT Jasa Marga.

Walaupun akhirnya Pemerintah tetap memberlakukan peraturan 100% GTO, namun perjuangan ASPEK Indonesia dan KSPI telah berhasil mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain Pimpinan DPR-RI, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN), Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) dan pihak-pihak lainnya.

Pihak-pihak dimaksud sependapat, bahwa pemberlakuan 100% GTO merupakan kebijakan yang tidak tepat, karena melanggar hak konsumen untuk dapat bertransaksi menggunakan uang tunai serta berpotensi menimbulkan PHK massal yang berdampak pada pengangguran baru.

Saat ini pemberlakuan 100% GTO yang dikatakan oleh PT Jasa Marga akan mempercepat waktu transaksi di pintu tol dan mengurangi kemacetan di jalan tol tidak terbukti. Faktanya kebijakan 100% GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan berpotensi melahirkan puluhan ribu pengangguran baru.

Tentu saja, banyak pihak perusahaan tidak suka dengan sepak terjang Mirah Sumirat yang selalu lantang menyuarakan pembelaan terhadap kaum buruh. Saatnya buruh Indonesia memberikan dukungan terhadap Mirah, sosok yang selalu ada dalam gerakan buruh Indonesia ini.

Daftar Sekarang