Tangerang, KPonline – Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan juga koordinasi, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tigaraksa Kabupaten Tangerang gelar diskusi perihal sosialisasi program JKN-KIS Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, di RM. Waroeng Sunda, Telaga Bestari, Balaraja. Jumat (03/12/2021)
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Tangerang, Sudiyanti, mengatakan bahwa dalam diskusi ini penting untuk saling berkoordinasi sekaligus memperkenalkan diri kepada semua pihak.
“Tentu demi meningkatkan mutu, kita perlu kontroling juga masukan dari relawan Jamkeswatch terkait pelayanan BPJS Kesehatan dilapangan, jika ada yang perlu diperbaiki, akan kita tindaklanjuti”. Kata Sudiyanti
Sudiyanti pun turut membawa tim dan jajarannya, diantaranya Bidang Kepesertaan PPU, Pelayanan Rumah Sakit juga Puskemas.
Perwakilan Konsulat Cabang FSPMI Tangerang Raya, Didi Suryadi mengapresiasi kegiatan ini, namun secara legalitas belum ada audensi resmi antara BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Tangerang dengan FSPMI Tangerang Raya.
“Terima kasih atas undangannya, tapi kedepannya perlu dilakukan audensi resmi dan khusus”. Ucap Didi
Disamping itu, Ketua Koordinator Jamkeswatch Tangerang Raya, Sunarta, menyampaikan banyaknya permasalahan juga kendala yang terjadi dilapangan.
“Koordinasi penting dalam merespon masalah maupun kendala dilapangan, ini perlu kita tindaklanjuti”. Ungkapnya
“Ya, kalo bisa kerjasama kita selesaikan dengan baik, tapi kalo gak bisa dikondisikan, saya share digroup kami dan kita selesaikan dengan tegas”. Tambahnya
Lanjutnya, Sunarta pun membeberkan beberapa klinik yang menurutnya “nakal” tidak melakukan pelayanan sesuai jam operasional.
“Diklinik tertulis 24 Jam, tapi realitanya, jam 9 malam saja sudah tutup, bagaimana kalo ada yang urgent dan butuh pelayanan”. Beber Sunarta
Disisi lain, menurutnya sudah mulai ada perbaikan meski tidak signifikan. Hanya perlu ada koordinasi dan informasi yang jelas terkait Kepmensos 92/2021, dimana sekitar 9 jutaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD dan APBN yang dihapus.
“Ini perlu ada koordinasi, informasi bahkan sosialisasi yang jelas, agar anggota PBI tetap terjamin pelayanan kesehatannya. Jangan saling lempar Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil juga BPJS Kesehatan”. Tegasnya
Dipenghujung acara, Sudiyanti meminta diskusi ini tidak putus sampai selesai acara, tetap bisa berlanjut di Kantor ataupun group WhatsApp.
“Saya berharap, koordinasi ini terus berlanjut, agar mutu pelayanan, masukan dan kendala dilapangan bisa diselesaikan”. Pungkasnya
(Penulis : Chuky)
