Datang ke Dompak, Buruh Batam Terus Perjuangkan UMK 2023

Dompak,KPonline – Puluhan Buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam hari ini (5/12) mendatangi kantor Gubernur Kepri di Dompak. Mereka hendak memastikan bahwa Upah minimum kota (UMK) Kota Batam 2023 sesuai dengan harapan buruh.

Sayangnya mereka tidak berhasil menemui Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan hanya di terima oleh Kadisnaker propinsi Mangara Simarmata

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan tersebut ketua DPW FSPMI Kepulauan Riau Deddy Iskandar berharap adanya dekresi dari Gubernur tentang UMK Batam 2023, demi rasa keadilan terutama pada faktor Alpha yang hanya 0.15

“ Jika memang rekomendasi tersebut tidak bisa di kembalikan ke Walikota Batam, dan tanggal 7 Desember harus di SK kan, saya berharap agar ada dekresi dari Gubernur tentang UMK Batam ini “ Ujarnya

Sementara di Batam Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad ketika menemui perwakilan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa, Senin (5/12/2022). mengatakan, sebelum rekomendasi dikirimkan ke Provinsi Kepri, pembahasan sudah dilakukan di tahap kota.

Sehingga angka tersebut difinalisasi dengan penghitungan yang mengacu pada Permenaker nomor 18 tahun 2022.

Diakuinya, persoalan soal nilai alfa yang dipermasalahkan dalam pembahasan UMK Batam 2023. Amsakar menilai upaya DPK untuk menaikkan upah tahun ini lebih baik dari pada tahun sebelumnya yang hanya naik Rp 35 ribu.

“ Saya rasa itu tidak bisa dilakukan karena belum ada dalam ketentuan sistem pemerintahan selama ini,” ujarnya.

Sebelumnya rapat pembahasan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2023 seluruh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Jumat ( 2/12) di Gedung Graha Kepri berjalan alot dan terpaksa di tunda

Saat pembahasan UMK khusus wilayah Batam, berlangsung selama kurang lebih 3 jam, berakhir sekitar pukul 17.30 WIB.

Perwakilan buruh juga tampak membantah setiap komentar dari Rudi Sakyakirti. Rapat ini diwarnai ketegangan antara pihak FSPMI Kota Batam, Rudi Sakyakirti dan Mangara.

Dalam hal ini Ketua FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon mempertanyakan arti alfa dalam rumusan formulasi besaran UMK yang ditetapkan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yaitu sebesar 0,15. Padahal alfa di wilayah lainnya mencapai 0,3.

Pihaknya menilai angka 0,15 ini paling kecil jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten kota lainnya. Dan saat pembahasan di DPK Batam tidak ada pembahasan alfa sebesar 0,15.

“Alfa dirumus ini dari mana 0,15. Kami tak diajak diskusi. Kami meminta dua rekomendasi alternatif saja. Pertama surat usulan rekomendasi walikota dikembalikan dari gubernur. Kedua, rapat pembahasan UMK ini ditunda sampai Senin (5/12/2022),” ujarnya

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti menyebutkan angka alfa ini ditetapkan, mengingat tingkat pengangguran di Batam lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

“Kalau memang ditunda, saya ikut pimpinan rapat saja,” kata Rudi

(Supriyanto- Ures)

Pos terkait