Batam,KPonline – Jamkeswatch Batam melakukan aksi unjuk rasa ke kantor BPJS dan kantor BPS Jumat(8/12/17). Pemandangan aksi yang sungguh berbeda dengan biasanya.
Koordinator Daerah Relawan Jamkeswatch Rahmat Taufik Dalimunthe Nk menyatakan bahwa Relawan Jamkeswatch agar pemerintah memperhatikan nasib rakyat kecil.
Massa aksi berjumlah puluhan adalah para Relawan Jaminan Kesehatan Kota Batam, yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah Jamkeswatch Batam Suprapto ditemani oleh Koordinator Daerahnya Rahmat Taufik Dalimunthe Nk.
Para Relawan Kesehatan menyoroti permasalahan yang selama ini dianggap menjadi pangkal permasalahan turunnya pelayanan BPJS kesehatan kepada masyarakat batam.
Suprapto mengungkapkan sejumlah tuntutan saat berada di depan Kantor BPJS Kota Batam, di antaranya meminta BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan, menegur Rumah Sakit yang membedakan antara pasien umum dengan pasien BPJS, meminta BPJS Kesehatan untuk juga mengawasi RS mengenai ketersediaan obat untuk pasien BPJS dan meminta BPJS Kesehatan memberikan sanksi kepada faskes 1 ataupun RS yang masih menarik biaya untuk pasien BPJS
Korda Jamkeswatch Batam, Rahmat munthe menambahkan hasil pertemuan dengan jajaran BPJS bahwa pada akhir tahun ini ada sebanyak 6349 jiwa PBI Nasional yang kartunya di serahkan ke masyarakat.
Sementara Kepala Cabang BPJS meminta kepada para relawan untuk secara bersama mengawal program tersebut.
Perda Kspi Yoni Mulyo Widodo yang menjadi penanggung jawab aksi hari ini juga mengungkapkan akan selalu siap untuk mengawalnya.
Setelah selesai aksi di BPJS, massa aksi tidak langsung pulang karena melanjutkan aksinya di tempat berbeda yaitu di kantor BPS (Badan Pusat Statistik).
“Alhamdulilah langsung ditemui oleh kepala cabang Bpk Udin dan Bpk Doni”, Ungkap Yoni Perda KSPI.
“Intinya kami menanyakan masalah BDT (Basis Data Terpadu) yg di pakai acuan untuk pemerintah mendaftarkan warganya menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau rakyat miskin yang digratiskan dari iuran BPJS Kesehatan”.
BPS menyampaikan bahwa hanya mengolah data secara makro dan secara mikro itu di kelola Dinas Sosial masing-masing daerah..
Suprapto mendapat kesimpulan, “patut di duga ada data yang di sembunyikan oleh dinas terkait di Batam, sebab data yang di keluarkan oleh kementrian sosial itu atas masukan dari daerah masing masing, hingga banyak sekali jumlah rakyat tidak mampu yang tidak mendapat PBI BPJS Kesehatan”.
Suprapto menutup pembicaraan dan meyakinkan bahwa Jamkeswatch akan terus mengawal program BPJS ini supaya seluruh masyarakat mendapatkan hak kesehatan secara lebih baik.(Dj)
