Close Payment Sistem BPJS Kesehatan, Positif atau Negatif ?

KPonline, Sejak 1 Febuari 2018 BPJS Kesehatan sudah menerapkan Close Payment  sistem untuk badan usaha yang mewajibkan setiap badan usaha membayar semua tunggakanya sesuai jumlah peserta, Jika hal tersebut dilanggar oleh pihak BU (badan usaha) maka dapat dipastikan, seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan yang melanggar akan di nonaktifkan.

 

Menurut saya sistem itu cukup bagus karena untuk menertibkan BU agar taat melakukan pembayaraan iuran, karena jelas kepesertaan JKN-BPJS ini bersifat wajib bagi semua warga negara Indonesia dan juga orang asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan. Yang perlu diketahui bersama pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta pekerja penerima upah (PPU) adalah 5% yang terdiri dari 1% dibayar oleh pekerja dipotong dari gaji/upah dan 4%  dibayar oleh badan usaha.

 

Namun BPJS Kesehatan juga harus berani menegakan sanksi bagi para pengusaha atau badan usaha yang tidak taat melakukan pembayaran iuran apalagi bila pekerja sudah dipotong iuranya namun tidak dibayarkan maka BPJS Kesehatan harus berani berikan sanski sesuai PP 86 Tahun 2013 dan juga pasal 55 UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, jangan sampai membuat pekerja yang jadi korban sudah dipotong upahnya namun karena kesalahan badan usaha mebuat pekerja/buruh menjadi korban.

 

Seperti diketahui saat ini badan usaha dengaan aplikasi e-dabu dapat dengan mudah melakukan penambahaan dan mengurangi jumlah peserta yang terdaftar tanpa ada eviden yang jelas, nah dengan adanya Close Payment Sistem ini saya sangat berharap agar BPJS K lebih hati-hati dan teliti ketika ada badan usaha melakukan pengurangan jumlah peserta, harus jelas dikuranginya kenapa, PHK, atau meninggal atau mutasi semua harus jelas, jangan sampai para pekerja yang sedang berselisih dan belum ada putusan inkrah, karena badan usaha lapor dengan alasan risegn tiba-tiba sudah non aktif, sehingga pada saat pekerja membutuhkan pelayanan medis ditolak oleh faskes saat menggunakan pelayanan BPJS nya, seperti kasus Lintec Indonesia, Smealting di Gresik dan juga saat ini PT Shin Han Indonesia di Bogor, dengan adanya Close Payment Sistem maka BPJS Kesehatan harus terus menagih badan usaha yang melakukan PHK sepihak seperti kasus-kasus diatas selama belum ada putusan inkrah sesuai UU nomor 13 tahun 2003.

 

Terimakasih

 

Heri Irawan

Depiti Direktur Advokasi dan Relawan Jamkes Watch