Bandung, KPonline — Gelombang massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat hari ini memadati area Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. selengkapnya
Jakarta, KPonline-Usulan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5%-9,5% yang disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bukan sekadar angka tanpa dasar. Rentang kenaikan tersebut disusun dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, selengkapnya
Laporan Utama
Kategori: UMSK
486 Sektor Dipangkas Jadi 122, UMSK 2026 Dinilai Mutilasi Hak Buruh, Aliansi Buruh Jabar Geruduk Disnakertrans
Bandung, KPonline-Gelombang penolakan terhadap revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 terus berlanjut. Revisi yang dirilis Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 29 Desember 2025 selengkapnya
Setelah UMSK 2026 Direvisi, Jabar Masih Bergejolak dan Buruh Siap Demo Lagi
Purwakarta, KPonline-Gelombang penolakan buruh Jawa Barat (Jabar) terhadap revisi Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 kian menguat. Revisi yang dirilis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat selengkapnya
UMSK 2026 Jawa Barat Direvisi, Purwakarta Resmi Ditambahkan
Purwakarta, KPonline-Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi merevisi penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025, pemerintah memperluas cakupan daerah serta sektor usaha yang wajib menerapkan selengkapnya
UMSK 2026 Dinilai Langgar Aturan, Wakil Ketua Tim Pemenangan Dedi Mulyadi Buka Suara
Purwakarta, KPonline-Polemik Surat Keputusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di Jawa Barat kian menjauh dari kata berkesudahan. Revisi SK yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dinilai tak selengkapnya
Marwah Konstitusi di Pasundan: Mengapa Intervensi Disnaker Jabar dalam UMSK Adalah Ancaman bagi Demokrasi?
Purwakarta, KPonline-Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 yang terbit di penghujung tahun ini bukan sekadar dokumen administratif biasa. Ia adalah cermin dari pergulatan antara janji politik seorang pemimpin dengan “barikade” selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.