Jakarta, KPonline-Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 4/303/HI.00.03/III/2022 kembali menegaskan bahwa mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. selengkapnya
Jakarta, KPonline-Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 4/303/HI.00.03/III/2022 kembali menegaskan bahwa mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Setuju Pajak JHT 0 Persen, Pemerintah Masih Kaji Dampaknya
Jakarta, KPonline-Kabar baik bagi jutaan pekerja di Indonesia kembali mengemuka. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, disebut mendukung usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Dukungan tersebut disampaikan selengkapnya
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Dukung Pajak JHT 0 Persen Setelah Bertemu Said Iqbal
Jakarta, KPonline-Kabar baik bagi para pekerja kembali mencuat. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, disebut mendukung usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Dukungan tersebut diungkapkan oleh Penasihat selengkapnya
Dugaan Korupsi Klaim Fiktif JKK BPJS Ketenagakerjaan, Kerugian Negara Diduga Capai Rp24,5 Miliar
Jakarta, KPonline–Sidang perdana perkara dugaan korupsi klaim fiktif Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mengungkap dugaan praktik penyalahgunaan dana jaminan sosial selengkapnya
Pajak atas Klaim JHT Merugikan Buruh dan Bertentangan dengan Semangat Perlindungan Sosial
Jakarta, KPonline-Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan hak konstitusional pekerja yang diselenggarakan negara melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Dana JHT berasal dari akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja yang dibayarkan selengkapnya
JHT Jangan Jadi Objek Pajak Berganda, FSPMI Desak Menkeu Purbaya Segera Revisi Aturan
Jakarta, KPonline–Presiden FSPMI, Suparno mendesak Menteri Keuangan Purbaya untuk segera meninjau ulang kebijakan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Menurutnya, kebijakan yang berlaku saat ini berpotensi menciptakan pajak berganda selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





