Bekasi, KPonline – Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dapil Jawa Barat A. Taupik Hidayat menghadiri Musnik IV PUK SPL FSPMI PT. Indoaluminium Intikarsa Industri yang diselenggarakan pada Sabtu, 16 September 2023 bertempat di Kantin PT. Indoaluminium Intikarsa Industri yang beralamat Jl. Inspeksi Kalimalang, Desa Ganda Megar KM. 24, Cibitung, Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Musnik IV PUK SPL FSPMI PT. Indoalumunium Intikarsa Industri mengangkat tema ‘Tingkatkan Peoduktivitas Dengan Disiplin Kerja Menuju Kesejahteraan Bersama’.
Dalam kesempatan sambutan A. Taupik Hidayat yang saat ini menjabat sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP SPL FSPMI) berpesan bahwa dalam berorganisasi harus dilandasi dengan hati yang ikhlas sehingga tidak ada rasa yang mengganjal dalam perjuangan.
Lebih lanjut ia menceritakan bagaimana awal serikat pekerja FSPMI yang saat ini membangunkan kembali partai buruh yang sempat vakum.
“Organisasi serikat pekerja FSPMI sebagai organisasi pergerakan yang tentunya berbeda dengan organisasi lain. Yang membedakan adalah proses kaderisasi dan iuran organisasi yang pasti,” ujar Taupik.
Pimpinan serikat pekerja FSPMI tidak pernah lahir dari orang yang bukan anggota FSPMI. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak mungkin kalau seorang pemimpin serikat pekerja bukan dari buruh, jika hal itu terjadi maka dipastikan dirinya tidak paham tentang apa yang dibutuhkan dan diperjuangkan serikat buruh.
“FSPMI selalu berpikir bagaimana mencetak kader yang militan, cekatan sehingga organisasi tetap tegak dalam semangat perjuangan. FSPMI tidak akan pernah kekurangan kader terbaiknya selama masih bertumpu pada Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO),” kata Taupik.
Terkait partai buruh ia mengatakan bahwa politik adalah sebuah keputusan organisasi yang wajib bagi anggota FSPMI dan keluarganya untuk memenangkan partai buruh pada pemilu 2024.
“Saatnya kita berjuang melalui jalur legislatif namun tetap akan diimbangi dengan perjuangan melalui pergerakan sebagai kontrol utama kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (Yanto)
