BURUH OUTSOURCING JUGA DUKUNG PRABOWO KARENA KONTRAK POLITIK

  • Whatsapp
hapus outsorsing ( image : tempo)

KONTRAK POLITIK YANG MENYATUKAN PRABOWO DENGAN BURUH

KSPI – ASPEK INDONESIA,Wakil Presiden Bidang Hubungan Industrial Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia),Mirah Sumirat, kembali menegaskan komitmen organisasi terkait dengan dukungan ASPEK Indonesia kepada Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Tidak ada alasan bagi buruh untuk tidak mendukung Prabowo Subianto. Salah satu alasan kuat dan paling penting adalah keberanian Prabowo Subianto menandatangani kontrak politik 10 tuntutan rakyat dan buruh.

Mirah menegaskan, Prabowo telah memberikan komitmen dan janjinya secara tertulis dan terbuka untuk dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dukungan ASPEK Indonesia juga telah melalui mekanisme internal organisasi dan diputuskan dalam Rapat Majelis Nasional ASPEK Indonesia tanggal 25 Mei 2014, yaitu; sikap politik ASPEK Indonesia adalah mendukung sikap politik yang diambil oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Penegasan ini juga sekaligus klarifikasi terhadap berkembangnya isu yang mengatakan bahwa ASPEK Indonesia mendukung Jokowi-JK. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi, yang telah meng-klaim dukungan ASPEK Indonesia kepada Jokowi-JK. Bagi ASPEK Indonesia sangat tegas bahwa dukungan hanya diberikan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Kami yakin dengan jiwa ksatria yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Prabowo berani tanda tangan kontrak politik kami yakin bukan semata-mata untuk sekadar mencari dukungan suara, tapi kami melihat kesungguhan Prabowo ketika merespon 10 tuntutan rakyat yang diajukan oleh KSPI. Prabowo setuju menaikkan komponen kebutuhan hidup layak dari 60 menjadi minimal 84 komponen, penghapusan sistem kerja outsourcing terutama di BUMN dengan mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap termasuk di BPJS Ketenagakerjaan, pengangkatan pekerja honor dan guru honor menjadi pegawai negeri sipil dan juga terhadap nasib perawat, pedagang kaki lima termasuk buruh migrant.

Mirah Sumirat juga mengingatkan seluruh pekerja di Indonesia untuk mewaspadai kelompok pengusaha yang selama ini mendukung politik upah murah di Indonesia, yang saat ini justru menjadi tim sukses Joko Widodo. Bertahun-tahun lamanya gerakan buruh dalam memperjuangan upah layak selalu berhadap-hadapan dengan Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Saat ini Jokowi-JK mendapat dukungan penuh dari Sofjan Wanandi.

Bagaimana mungkin Jokowi akan meningkatkan upah layak buruh jika pendukung utamanya adalah pihak yang menolak penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 komponen menjadi minimal 84 komponen? Oleh karena itu, Mirah Sumirat meminta seluruh pekerja di Indonesia, bersama-sama dengan seluruh anggota ASPEK Indonesia, termasuk pekerja outsourcing yang saat ini tidak memiliki kepastian masa kerja, untuk memantapkan keyakinannya dalam mendukung Prabowo-Hatta, sebagai satu-satunya calon presiden yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jika ada pihak yang meragukan komitmen Prabowo yang telah berani menandatangani kontrak politik, maka pekerja seharusnya lebih meragukan komitmen capres yang tidak berani tanda tangan kontrak politik dengan buruh.

BURUH OUTSOURCING JUGA DUKUNG PRABOWO KARENA KONTRAK POLITIK

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, Sabda Pranawa Jati juga menegaskan bahwa saat ini sangat mudah bagi pekerja untuk menentukan pilihan calon presidennya. Selain hal yang disampaikan di atas, ASPEK Indonesia juga menghimbau seluruh pekerja outsourcing baik di perusahaan swasta maupun di BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan untuk memilih Prabowo Subianto dalam pemilu 9 Juli 2014. Dalam kontrak politiknya, Prabowo Subianto setuju untuk menghapus sistem kerja outsourcing terutama di BUMN dengan mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap termasuk di BPJS Ketenagakerjaan.

ASPEK Indonesia yang juga salah satu inisiator aliansi Gerakan Bersama Buruh Pekerja di BUMN (GEBER BUMN), mengajak seluruh pekerja outsourcing di BUMN dan BPJS untuk mencermati perjalanan perjuangan pekerja outsourcing hingga saat ini, dimana permasalahan ini telah dibahas berkali-kali dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI. Faktanya Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN RI dan Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, tidak juga mampu bersikap tegas untuk menyelesaikan permasalahan pekerja outsourcing di BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan.

10455333_10204226798540026_7077156171359278208_nDahlan Iskan yang saat ini juga menjadi tim sukses utama Jokowi-JK, tidak pernah mau menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya selaku Menteri BUMN dan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN. Seharusnya Dahlan Iskan bisa bersikap tegas kepada Direksi BUMN agar melaksanakan Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI dan mengangkat seluruh pekerja outsourcing di BUMN menjadi pekerja tetap.

Dahlan Iskan telah melakukan pembiaran praktik eksploitasi dan diskriminasi dilakukan terus oleh Negara terhadap rakyatnya sendiri karena pekerja tidak pernah diberi kepastian masa depan dan rentan di-PHK sepihak tanpa kompensasi apapun. BUMN dan BPJS seharusnya menjadi teladan terbaik untuk penegakan hukum ketenagakerjaan di negeri ini, namun faktanya justru di BUMN dan BPJS banyak terjadi pelanggaran Pasal 65 dan 66 UU No.13 Tahun 2003 berupa mempekerjakan pekerja alih daya di pekerjaan inti.

Pengangkatan pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap di BUMN dan di BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan adalah bentuk pertanggungjawaban Negara terhadap rakyatnya dalam menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Begitu juga Muhaimin Iskandar, yang juga menjadi tim sukses utama Jokowi-JK, tidak mampu menunjukkan komitmennya terkait dengan pengangkatan pekerja outsourcing BUMN menjadi pekerja tetap. Pelanggaran Undang Undang Ketenagakerjaan yang bertahun-tahun dilakukan oleh BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah menjadi prioritas untuk dibenahi.

Lemahnya pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengakibatkan praktik outsourcing menjadi menggurita di tubuh BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan hingga akhirnya memakan korban pemutusan hubungan kerja ratusan ribu pekerja outsourcing di BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dukungan ASPEK Indonesia kepada Prabowo Subianto-Hatta Rajasa semakin kuat, apalagi setelah Dahlan Iskan dan Muhaimin Iskandar menjadi tim sukses utama Jokowi-JK, karena kedua pejabat itulah yang selama ini melakukan pembiaran terjadinya eksploitasi pekerja outsourcing di BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan.

Terima kasih.

Sabda Pranawa Djati, SH

Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)

Jl. Cempaka Putih Barat 26 No.18

Jakarta Pusat, 10520 – INDONESIA