Bogor, KPonline -Gaung Aksi Mogok Daerah yang telah disuarakan sejak awal Desember 2018, mulai menjadi topik pembicaraan di kalangan buruh, khususnya buruh-buruh Bogor. Pasca lahirnya PP 78/2015 dan Tragedi Aksi 30 Oktober 2015 yang dilakukan oleh hampir seluruh elemen kaum buruh, praktis hingga saat ini hampir tidak terdengar, aksi kaum buruh yang dilakukan secara massive.
Hingga pada 24 September 2018 yang lalu, seluruh DPC-DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada di Kabupaten Bogor menanda tangani nota kesepakatan untuk menolak Upah Murah yang akan direalisasikan di Kabupaten Bogor, dengan akan diberlakukannya Upah Padat Karya.
Atas dasar keprihatinan tersebut, beberapa orang anggota FSPMI Bogor dan beberapa orang anggota dari serikat pekerja/serikat buruh yang lainnya, mencoba menyadarkan sekaligus mengajak kawan-kawan buruh yang ada di Kabupaten Bogor, untuk turut serta dalam Aksi Mogok Daerah yang rencananya akan dilaksanakan pada 7-9 Januari 2019 yang akan datang.
Seperti yang diungkapkan oleh Dani Andriyanto, Koordinator Area Garda Metal Bogor wilayah Wanaherang-Gunung Putri. “Harapannnya, UMSK harus tetap ada. Karena kan sudah ada aturannya. Dan Upah Padat Karya malah harusnya yang dihapus. Kan nggak ada payung hukumnya” ungkap laki-laki dengan rambut yang mulai terlihat “gondrong” ini.
Apa yang diungkapkan oleh Dani Andriyanto sangatlah realistis, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. UMK dan UMSK sudah diatur di UU 13/2003, sedangkan Upah Padat Karya merupakan “akal-akalan pihak pengusaha-pengusaha nakal” yang tidak mau memikirkan kesejahteraan para buruh-buruhnya.
“Siapa lagi kalo bukan kita, kalo bukan buruh yg mau memperjuangkan upah buruh itu sendiri. Gak mungkin lah pihak pemerintah atau pihak pengusaha, bakal ngasih begitu aja” lanjut laki-laki yang juga merupakan Ketua RT di salah satu perumahan diwilayah Klapa Nunggal ini. Pemasangan banner yang dipasang disalah satu jalan di wilayah Wanaherang tersebut, pun mengundang para pengguna jalan untuk berhenti sejenak, memperhatikan isi dan pesan yang disampaikan oleh kawan-kawan buruh Kabupaten Bogor. (RDW)
