Bupati Bekasi Tanggapi 5 Tuntutan Aliansi Buruh Bekasi Melawan

Bupati Bekasi Tanggapi 5 Tuntutan Aliansi Buruh Bekasi Melawan

Bekasi, KPonline – Buruh anggota federasi serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) geruduk kantor Bupati Bekasi pada Kamis, 4 Juli 2024.

Terlihat perwakilan massa aksi memasuki kantor Bupati Bekasi dikompleks pemda kabupaten Bekasi sekitar pukul 13.20 Wib. Selanjutnya didapat informasi, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdhan, didampingi Kadisnaker dan sekretaris dinas kabupaten Bekasi menyambut tuntutan aliansi buruh bekasi melawan dengan mengeluarkan rekomendasi.

Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan bersama pimpinan Aliansi BBM. Foto : Media Perdjoeangan/Ocha

Bupati Bekasi menanggapi 5 (lima) tuntutan yang disuarakan diantaranya :

1. Cabut PP 21 tahun 2024 tentang Tapera
2. Cabut omnibuslaw undang-undang Cipta Kerja
3. Hapus outsourcing tolak upah murah
4. Tegakkan Perda No.4 tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan
5. Segera bangun gedung PHI di Kabupaten Bekasi

Terkait Tapera Bupati Bekasi sepakat untuk dicabut, outsourcing dan upah murah akan selaras dengan penegakan perda No.4 tahun 2016. “Perda No.4 tahun 2016 terkesan mandul karena tidak ada peraturan Bupati (Perbup),” kata Dani Ramdhan.

Dan yang menjadi persoalan sebagai Pj. Bupati dirinya tidak bisa menerbitkan peraturan bupati (Perbup) namun akan disiasati agar bisa terbit.

Lebih lanjut terkait outsourcing dan pemagangan itu adalah kewenangan dinas pengawas ketenagakerjaan provinsi, akan tetapi pihak kabupaten Bekasi telah membentuk tim untuk mengawasi langsung pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Untuk gedung PHI di Kabupaten Bekasi, Pj.Bupati menjelaskan pihaknya telah merekomendasikan ke Mahkamah Agung sejak 2023 yang lalu. “Kami sudah melayangkan surat rekomendasi ke Mahkamah Agung bahkan kani sudah meminta dukungan dari PN Cikarang,” ujar Dani Ramdhan.

Informasi yang disampaikan sekretaris jenderal Aliansi BBM bahwa terkait kantor PHI mudah-mudahan 2025 bisa dibangun di Bekasi. “Mudah-mudahan tahun 2025 sudah terbangun gedung PHI di Kabupaten Bekasi,” kata Cecep Saripudin.

Di akhir orasinya Cecep menegaskan bahwa ketika ada permasalahan di tingkat PUK bukan lagi urusan federasi saja. “Terkait permasalahan di unit kerja kami pimpinan federasi dan aliansi sepakat untuk Aliansi BBM yang akan melakukan aksi,” pungkasnya.

Akhirnya massa aksi unjuk rasa membubarkan diri dengan tertib tepat pukul 14.30 wib disambut dengan guyuran hujan lebat. (Yanto)