Subang, KPonline – Kebutuhan hidup makin meningkat. Harga-harga makin mahal. Tarif dasar listrik — yang wajib dibayar tiap bulan oleh masyarakat — adalah salah satu contohnya. Hal ini, tentu saja, membuat daya beli tergerus.
Tetapi ironisnya, meskipun kebutuhan hidup meningkat, tetapi daya beli masyarakat justru makin rendah. Akibatnya, harga-harga yang melambung tinggi itu semakin tak terjangkau oleh masyarakat. Banyak dampak yang dirasakan. Paling baru adalah tutupnya industri ritel, yang disebabkan karena minimnya pembeli.
Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan investasi asing. Lihatlah di sana. Gedung-gedung pabrik terus dibangun di banyak daerah, lagi dan lagi, tiada henti.
Dunia yang terbalik. Katanya kerja adalah untuk mendapatkan upah sebagai pintu masuk mendapatkan kesejahteraan. Tetapi nyatanya, para buruh pabrik itu makin terlilit hutang dan daya beli nya menurun.
Mereka berdalih akan tersedia banyak lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi nyatanya masih tetap sulit untuk mendapatkan kesempatan kerja. Laki-laki banyak yang kehilangan kesempatan kerja.
Ketika datang investor, bukannya kesejahteraan meningkat, tetapi kesulitan kiat menghimpit. Jika pun ada lowongan, seringkali diperuntukkan bago perempuan. Ini terjadi, terutama di sektor padat karya, garment dan textil. Entah apa tujuannya? Apakah mereka mengira para perempua itu penurut, tak banyak tingkah, dan bisa diupah murah?
Pemodal mengincar upah rendah ketika berinvestasi di daerah. Alasannya, SDM di daerah masih belum layak di setarakan dengan SDM di kota-kota industri sebelumnya. Padahal, kebutuhan perut manusia adalah sama. Kebutuhan nutrisinya sama. Perlu makan nasi 3 kali sehari. Lalu mengapa diperlakukan beda?
Belum lagi sistem kerja kontrak berkepanjangan. Sistem kerja outsorching dan pemagangan.
Buruh dikontrak kerja dengan nilai kontrak 2 kali perpanjangan kontrak, tanpa mempertimbangkan nilai kontrak berdasarkan masa/waktu. Seringkali, ketika selesai masa 2 kali kontrak, buruh kembali menjadi pengangguran.
Pengusaha penyediakan tenaga kerja outsorcing atau alih daya. Ini mirip perbudakan gaya baru. Mereka merekrut tenaga kerja, untuk kemudian di jual ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan dalih jaminan kualitas SDM. Dengan kata lain, buruh sudah menjadi komoditi untuk diperjualbelikan. Apa bedanya dengan perbudakan?
Dunia yang terbalik. Katanya perbudakan sudah hilang berpuluh tahun lalu dan terkubur dalam sejarah. Tetapi nyatanya, hari ini ia hidup kembali.
Begitupun dengan sistem pemagangan. Calon tenaga kerja (calon buruh) dipekerjakan magang atau training. Di banyak perusahaan, mereka bekerja seperti layaknya buruh yang bekerja, tetapi hanya diberi uang saku. Tidak mendapatkan upah. Jika kinerjanya baik, diberi mimpi akan direkrut menjadi tenaga kerja permanen.
Belum lagi terjadinya penyimpangan pekerja magang, dimana calon tenaga kerja yang dimagangkan justru dipekerjakan layaknya pekerja produksi, yang sudah memproduksi hasil dan dipasarkan.
Ironisnya, hal seperti ini direstui oleh pemerintah.
Disinilah sesungguhnya praktek neoliberalisme itu berlangsung. Ketika sesama pribumi berebut lahan penghasilan. Ketika sesama pribumi berebut lahan-lahan penyedia tenaga kerja.
Pada akhirnya, calon tenaga kerja yang punya kesempatan kerja adalah mereka yang berani mengeluarkan modal untuk membeli lapangan pekerjaan (nyogok/suap). Pada akhirnya akan melahirkan konflik horizontal, sesama pencari kerja.
Dimana para pemodal memang menginginkan kondisi berlangsung di negara dan belahan benua mana pun. Tujuannya adalah menguasai wilayah. Mengeruk keuntungan besar. Persetan dan upah murah yang berimplikasi pada daya beli.
Jika hal-hal seperti ini terus dibiarkan, kaum buruh tidak sadar dan bangkit mengadakan perlawanan, bukan tidak mungkin situasinya akan semakin buruk.
Maka bangkit dan bergeraklah. Rebut kemuliaan dan kehormatan itu, demi Merah Putih ini terus berkibar dan jaya di Indonesia Raya. Jangan mau menjadi budak di negeri sendiri!
