Audiensi Forum Buruh Bogor Bergerak Dengan DPRD dan Disnaker Kabupaten Bogor

Bogor, KPonline – Setelah melakukan konvoi dari masing-masing kawasan industri menuju Kawasan Pemerintahan Kabupaten Bogor, rombongan buruh Bogor tiba di depan gerbang Kantor Bupati Kabupaten, secara bergantian perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melakukan orasi. Mereka melantangkan suara melalui pengeras suara, menyuarakan untuk menolak rencana revisi UU 13/2003.

Sekitar pukul 13.00 WIB, perwakilan Serikat Buruh/Serikat Pekerja dari berbagai federasi, dan dari berbagai kawasan industri yang ada di Kabupaten Bogor, secara bersama-sama dengan Rahmat Sudjana Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor beserta jajarannya, serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Bogor terpilih 2019-2024.

Bacaan Lainnya

Dalam audiensi yang digelar di Ruang Pertemuan 3 Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Teguh Widodo, anggota DPRD Kabupaten Bogor terpilih yang berasal dari aktivis buruh, menyatakan bahwa aksi-aksi penolakan terhadap rencana revisi UU 13/2003 sudah menjadi issue nasional.

“Saya dan beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Bogor terpilih dan baru saja dilantik, mengapresiasi atas penerimaan dari pihak Pemerintah Daerah melalui Kadisnaker Kabupaten Bogor dan jajarannya. Aksi-aksi dan demonstrasi yang dilakukan oleh kaum buruh, bisa menjadi shock therapy untuk Pemerintah, dikarenakan semakin bertumpuknya permasalahan perburuhan yang ada di Kabupaten Bogor,” ungkap Teguh Widodo.

Kadisnaker Kabupaten Bogor Rahmat Sudjana juga menginformasikan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat sudah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, atas respon aksi-aksi kaum buruh dalam menolak rencana revisi UU 13/2003.

Bahkan lebih jauh, dia juga mengatakan, telah diadakan pertemuan forum Kadisnaker se-Jawa Barat dalam membicarakan tentang aksi-aksi buruh dalam menolak rencana revisi UU 13/2003.

“Pada dasarnya kami buruh Bogor menolak keras atas rencana revisi UU 13/2003. Contoh kecil saja, mengenai tentang rencana penghapusan pasal Cuti Haid. Malah rencananya akan diganti dengan diberikan obat pereda nyeri. Apa jadinya kita, jika perlakuan terhadap kaum perempuan seperti itu?” ungkap Rasdan Effendi, salah seorang koordinator Forum Komunikasi Wanaherang Bergerak.

Mujimin, yang juga salah seorang Pengurus DPC FSPKEP-KSPI Kabupaten Bogor, secara tegas menjelaskan kepada Kadisnaker Kabupaten Bogor, agar Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor, memberikan pernyataan tertulis.

“Kami meminta kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bogor dan juga pihak DPRD Kabupaten Bogor agar memberikan pernyataan yang tegas dan tertulis, untuk menolak rencana revisi UU 13/2003,” tegas Mujimin.

Dia juga melanjutkan, dalam poin-poin tuntutan, para perwakilan buruh meminta agar segera menginformasikan 93 KBLI sesuai UMSK 2019.

“Karena kami mendapatkan informasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor, bahwa diduga kuat KBLI untuk 2020 akan berkurang banyak,” tutur Mujimin.

Achmad Sodikin menyoroti tentang pengertian dan pemahaman tentang arti kata “revisi” yang ada dalam rencana revisi UU 13/2003. Menurutnya, kata revisi seharusnya memperbaiki ke arah yang lebih baik.

“Tapi kenapa, dalam draft rencana revisi UU 13/2003, banyak pasal yang akan diubah menjadi lebih buruk lagi isi pasal-pasalnya,” jelas Achmad Sodikin, perwakilan buruh dari forum kawasan industri Cileungsi-Klapanunggal.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Rahmat Sudjana Kadisnaker Kabupaten Bogor, bahwa pernyataan tertulis yang diminta oleh perwakilan buruh pada saat audiensi dengan perwakilan Disnaker Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor, akan diberikan dan diserahkan langsung oleh Kadisnaker Kabupaten Bogor pada esok hari, 29 Agustus 2019.

“Kurang lebih jam 09.00 WIB, kawan-kawan buruh silahkan mampir ke ruangan saya,” tutur Rahmat Sudjana. (RDW)

Pos terkait