Jakarta, KPonline – Dalam praktik berorganisasi, khususnya di lingkungan serikat pekerja, sering muncul ketegangan antara idealisme perjuangan dan realitas kekuasaan. Hal ini disampaikan Bendahara Umum PP SPLP FSPMI, Rengga Pria Hutama, dalam tulisannya yang kini beredar di kalangan aktivis.
Menurut Rengga, di satu sisi organisasi dibentuk sebagai alat kolektif untuk memperjuangkan kepentingan bersama: keadilan upah, perlindungan kerja, dan kesejahteraan buruh. Namun di sisi lain, ketika organisasi mulai memiliki pengaruh, akses, dan posisi tawar, muncul godaan yang tidak bisa dihindari yaitu hasrat akan kekuasaan.
“Dilema ini biasanya muncul secara halus. Awalnya, seseorang aktif karena dorongan idealisme, ingin memperbaiki kondisi buruh. Tetapi seiring berjalannya waktu, posisi dalam organisasi bisa berubah menjadi tujuan itu sendiri,” tulis Rengga.
Ia menilai jabatan, pengaruh, bahkan kedekatan dengan kekuasaan eksternal bisa menggeser orientasi. Dari yang semula “memperjuangkan anggota”, berubah menjadi “mempertahankan posisi”.
“Di titik inilah konflik batin seorang aktivis diuji. Apakah ia tetap setia pada tujuan awal organisasi, atau mulai berkompromi demi kepentingan pribadi atau kelompok kecil? Haus kekuasaan seringkali dibungkus dengan narasi ‘demi organisasi’, padahal secara substansi justru menjauh dari kepentingan anggota,” tegasnya.
Rengga menegaskan, jika kembali ke esensi, organisasi buruh bukanlah kendaraan kekuasaan, melainkan alat perjuangan. Kekuasaan di dalamnya seharusnya hanya bersifat instrumental, alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Ketika kekuasaan dijadikan tujuan, maka organisasi berisiko kehilangan legitimasi moralnya.
Karena itu, menurut Rengga, menjadi aktivis perburuhan menuntut pendirian yang kuat.
Setidaknya ada empat sikap yang perlu dijaga :
Pertama, kesadaran tujuan. Selalu kembali pada pertanyaan dasar: “Apakah langkah ini benar-benar untuk kepentingan buruh?” Jika jawabannya mulai kabur, itu tanda perlu evaluasi.
Kedua, integritas pribadi. Aktivis harus berani membatasi diri, tidak memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi, dan siap kehilangan jabatan daripada kehilangan prinsip.
Ketiga, keberanian berbeda. Dalam organisasi, tekanan kelompok sangat kuat. Tapi aktivis sejati tidak takut mengambil sikap berbeda jika memang itu yang benar.
Keempat, akuntabilitas. Kekuasaan dalam organisasi harus terbuka dan bisa dikritik. Aktivis yang sehat justru mendorong transparansi, bukan menutup diri.
Pada akhirnya, Rengga menyebut dilema antara idealisme dan kekuasaan tidak akan pernah hilang dalam dunia organisasi. Yang menentukan adalah bagaimana setiap individu menyikapinya.
“Aktivis perburuhan bukan sekadar orang yang vokal, tetapi orang yang mampu menjaga garis perjuangan tetap lurus, meskipun berada di tengah godaan kekuasaan. Menjadi aktivis berarti siap berjuang, bukan hanya melawan ketidakadilan di luar, tetapi juga menjaga diri dari penyimpangan di dalam,” pungkas Rengga Pria Hutama.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com