Jakarta, KPonline – Menyikapi intruksi dari Dewan Pimpinan Pusat KSPI dan FSPMI yang akan melakukan nasional dan aksi daerah pada tanggal 12 April 2021 nanti untuk terus menyuarakan penenolak Undang Undang Cipta Kerja OmnibusLaw no. 11 tahun 2020. Bersamaan dengan sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.
Ketua DPW FSPMI Winarso kembali bersiap siap mengkonsolidasikan anggotanya lengkap dengan jajaran DPW FSPMI, PC SPA FSPMI, PUK SPA FSPMI dan seluruh pengurus pilar organisasi yang ada di DPW FSPMI Jakarta (6/4). Mengingatkan kepada seluruh PUK untuk ikut berperan aktif dalam aksi tersebut. Baik secara lapangan maupun aksi secara virtual yang akan disiarkan secara langsung melalui akun media sosial resmi FSPMI.
Dalam kesempatan ini ketua DPW FSPMI DKI Winarso juga memaparkan perkembangan informasi upah UMSP.
“Kita di DKI belum juga usai karena masih tahap meloby gubernur namun kalau angka sudah kita sodorkan.” ungkapnya.
Disampaikan juga bahwa agenda yang ada di wilayah DKI Jakarta seperti upah UMSP, rawilsus dan agenda internal dengan banyaknya kasus kasus PUK saat ini, perangkat DPW FSPMI DKI mengajak dan meminta kepada semua perangkat DPW, PC SPA dan PUK SPA serta pilar organisasi FSPMI DKI Jakarta untuk sama sama berjibaku membangun kembali organisasi dengan rasa memiliki organisasi ini yang dibangun bersama sama mulai dari titik nol hingga sampai sekarang.
“Mari sama sama kita selesaikan mari kita sama sama bantu bahu membahu dengan cara berkordinasi dan komunikasi menyelesaikan satu persatu masalah yang ada.” jelasnya lagi.
Sementara Ketua PC SPAI FSPMI kardinal memaparkan dengan banyaknya kasus PUK SPAI FSPMI juga merasa kewalahan para perangkat dalam menangani kasus kasus saat ini dan kardinal juga meminta ijin kepada DPW sebagai penanggung jawab wilayah untuk aksi menyambangi tiap PUK SPAI FSPMI DKI yang ada di Jakarta untuk memberikan peringatan kepada setiap perusahaan yang diduga telah menzolimi karyawannya seperti PHK, mutasi, union busting dan lain lain di tanggal 9 April 2021 nanti.
“Kami akan aksi massa dengan cara berkonvoi menyambangi ke seluruh perusahaan satu ke perusahaan yang lain yang beranggota SPAI FSPMI DKI Jakarta.” papar Kardinal.
Dalam kesempatan yang sama Daryus selaku Dirut advokasi dan relawan relawan Jamkeswatch DKI juga memaparkan banyaknya kasus PHK menjadi kendala tersendiri jika para PUK yang sedang dalam perselisihan tidak membuat laporan ke BPJS Kesehatan karena akan menghambat saat peserta masuk rumah sakit.
“Sudah terjadi dan terjadi lagi kasus berulang ulang kalau yang ber KTP dki masih enak untuk kordinasinya dengan pihak terkait karena di DKI sudah menerapkan UHC pemprovnya akan tetapi untuk yang ber KTP di luar DKI banyak kendala karena diluar DKI belum ada UHC nya. jelas Daryus.
Ada juga Azim dari Media Perdjoeangan DKI yang berkesempatan memaparkan seperti apa jalannya aksi virtual nanti. Sebagai pilar di media selama ini media adalah alat yang paling efektif untuk berjuang di saat pandemi seperti ini.
Dalam aksi yang akan di lakukan tanggal 12 nanti media mengajak ke semua anggota FSPMI keseluruhan baik dari jajan DPW, PC SPA , PUK SPA dan anggota untuk terlibat dan melihat, menonton, me-like dan menyebarkan di semua akun media masing masing yang di punyai.
(Omp/Jim).
