Aksi Bersama Buruh, BEM SI Sampaikan Lima Tuntutan Kepada Pemerintah

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline – Ribuan massa yang merupakan gabungan buruh dan mahasiswa melakukan aksi damai di depan Istana Negara, Kamis (20/10), menyikapi dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Dalam kesempatan ini, BEM SI mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah atas kasus-kasus yang dinilai merugikan rakyat.

Tuntutan pertama adalah meminta pemerintah agar menindak tegas mafia kasus kebakaran hutan dan lahan.

Bacaan Lainnya

“Mafia pelaku kebakaran hutan sengaja membakar hutan untuk membuka lahan. Ini sudah menjadi hal yang transparan diketahui oleh masyarakat. Namun ketika kasus ini sampai ke persidangan, tidak ada yang mau menjadi saksi. Mengapa? Karena masyarakat tak punya banyak uang untuk membela, mengurus hukum, mempertaruhkan keluarganya yang terancam mafia,” kata seorang orator.

Tuntutan kedua adalah menolak reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta. Sebab, pengurukan atau penambahan lahan ini sama sekali tidak memberi efek baik untuk pribumi.

“Mereka hanya ingin mengembalikan hutang yang telah dipakai untuk dana kampanye dengan membuatkan pulau, lantas apa mereka memikirkan tentang rakyat yang tergusur dan tanah suci yang nantinya teruruk,” tuturnya.

Kemudian yang keempat, menolak tax amnesty karena dianggap tidak pro rakyat. “Kita bukan menolak amnesty pajaknya, tapi kalau tax ini berhasil bagaimana peralihannya ke infrastruktur? Kita akan menolak jika hasil dari pengampunan pajak ini tidak pro rakyat,” ujarnya.

Selain itu, mereka juga meolak perpanjangan izin ekspor konsentrat setelah Januari 2017 dan komitmen terhadap usaha hilirisasi minerba.

“Tau Freeport? Tau emas yang di sana jika dibagikan pada seluruh masyarakat Indonesia per orangnya bisa dapat 10 kg emas? Hanya ada di Indonesia. Tapi sayangnya itu dikuasai asing, akankah kita diam?” teriaknya.

Tuntutan terakhir adalah meminta pencabutan hukum kebiri dan meminta agar menyelesaikan akar permasalahan kejahatan seksual pada perempuan dan anak. Menurutnya, kebiri bukanlah solusi.

“Melihat masalah kekerasan seksual terhadap anak perlu langkah serius dari pemerintah. langkah dan kebijakan perlu diambil guna menjawab permasalahan secara menyeluruh. Penjatuhan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri bukan merupakan solusi tepat,” katanya.

Sementara itu,  di depan Istana, terpisah dari massa BEM dan buruh yang berdemo di depan Kementerian PMK, mahasiswa yang tergabung dalam  Aliansi Cipayung mulai berdatangan sejak sekitar pukul 16.00 WIB. Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung, yakni ‎HMI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM, KAMMI, PII, HIKMABUDHI, dan KMHDI.

Berikut 9 tuntutan‎ aliansi mahasiswa ini:

1. Mendorong pembangunan nasional yang merata dengan memperhatikan daerah terpencil dan terdepan serta mengutamakan pendayagunaan sumber daya dalam negeri.

2. Mendesak pengembangan industri pangan strategis demi terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. Mendorong penguatan industri dalam negeri yang berorientasi nilai tambah di segala sektor. Reformasi BUMN agar menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi nasional.

3. Wujudkan kemandirian energi, kembangkan energi terbarukan, dan hentikan eksport bahan material mentah dari bumi Indonesia. Hentikan proyek reklamasi yang mengganggu keseimbangan ekologi dan sosial.

4. Perkuat industri pertahanan dalam negeri, mendorong konsep pertahanan dan keamanan berbasis human security, menolak wacana kembalinya dwi fungsi TNI, ciptakan aparat keamanan yang professional.

5. Menciptakan Pendidikan berkualitas dan aplikatif yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan mencetak sumber daya manusia indonesia yang berkarakter, dan berdaya saing global

6. Membangun solidaritas nasional guna menghadapi ancaman budaya yang merusak nilai nilai pancasila

7. Mendorong kebijakan pemerintah yang pro poor untuk menekan kesenjangan ekonomi agar tercipta keadilan sosial dan stabilitas di masyarakat.

8. Menolak praktik penegakan hukum yang tebang pilih dan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, serta menuntut segera diselesaikannya kasus-kasus besar yang jalan ditempat.

9. Pengelolaan pemerintahan berbasis good governance dan clean government. Menolak segala bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan politik Indonesia.

Sumber: jurnalmuslim

Pos terkait