Jakarta, KPonline – Presiden KSPI Said Iqbak menegaskan, buruh akan turun ke jalan meminta para koruptor diadili. Ini bukan kali pertama kaum buruh bicara tentang korupsi. Sebelumnya, setidaknya sudah 3 kali buruh bersuara terkait korupsi.
1. Buruh Dukung KPK
Ratusan buruh berunjuk rasa memberikan dukungan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi ini dilakukan kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Senin (8/10/2015). Dalam aksi ini, kaum buruh menegaskan kesiapannya membantu KPK meberangus korupsi.
Unjuk rasa ini dilakukan untuk menyuarakan dukungan kepada menyusul adanya upaya pelemahan KPK dengan merevisi Undang Undang KPK dan penarikan penyidik oleh Mabes Polri.
Buruh menyebut aksi mendukung KPK merupakan bentuk perlawanan terhadap koruptor yang secara terencana dan sistematis mencuri uang negara dan menyengsarakan rakyat.
Aksi ini merupakan bentuk komitmen mereka dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menolak dengan keras berbagai upaya-upaya pelemahan KPK. Disebutkan, buruh secara nyata merupakan korban dari korupsi. Karena itu, pihaknya menyatakan dengan tugas mendukung KPK dan mencela upaya pelemahan KPK.
2. Usut Dugaan Korupsi Freeport Gate
Komisi Pemberantasan Korupsi didesak segera mengusut dugaan korupsi dalam pemufakatan jahat yang diduga dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal yang berorasi di depan Gedung KPK menantang lembaga antirasuah untuk memanggil Novanto dan sejumlah pihak lainnya.
“Kita meminta kepada KPK untuk memanggil dan memeriksa kasus dugaan korupsi Freeport gate,” kata Said, Selasa (8/12/2015).
Selain Novianto, KSPI juga mendesak KPK memanggil Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid yang terlibat dalam rekaman yang diputarkan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang namanya banyak disebut dalam rekaman juga diminta dipanggil.
“KPK harus punya keberanian untuk memanggil dan memeriksa mereka,” ucap Said.
Meski begitu, sebelumnya KPK menyatakan belum akan mengusut kasus Novanto. Saat ini, dugaan korupsi ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung di tingkat penyelidikan.
3. Usut Dugaan Korupsi RS Sumber Waras
Presiden KSPI Said Iqbal mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memproses dugaan korupsi yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“KPK harus periksa Ahok. Dia diduga korupsi dari RS Sumber Waras, Lahan di Cengkareng dan juga reklamasi,” kata Iqbal kepada wartawan, Kamis (29/9/2016).
Selain menuntut Ahok segera ditangkap, para buruh juga meminta KPK untuk memeriksa para peserta tax amnesty.
“KPK juga diharapkan bisa memeriksa para peserta tax amnesty yang diduga memakai uang korupsi, trafficking dan juga narkoba,” lanjut Iqbal.
