Purwakarta, KPonline – Selasa, 1 Oktober 2019. Saat hajat buruh mulai terusik, mau tidak mau sang pengusik harus menerima konsekuensi. Dalam hal yang dimaksud tersebut adalah Pemerintah melalui lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), akan melakukan revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
Akibat dari hal tersebut, buruh FSPMI pun menolaknya dan besok 2 Oktober 2019, FSPMI akan melakukan aksi unjuk rasa di 10 Provinsi se-Indonesia.
Berikut adalah tema yang disuarakan oleh FSPMI dalam aksi besok:
1. Tolak revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
2. Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.
3. Tagih Janji Jokowi atas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
Segala persiapan untuk pelaksanaan aksi buruh besok terus dilakukan FSPMI. Selasa (1/10/2019) Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI) PT. Sepatu Bata melakukan konsolidasi kepada rekan anggota. Agenda Konsolidasi tersebut diselenggarakan di halaman PT. Sepatu Bata Tbk, Bungursari-Purwakarta.
“Tentunya kawan-kawan masih ingat, PUK SPAI FSPMI PT. Sepatu Bata bersama rekan-rekan PUK SPA FSPMI se-Purwakarta melakukan aksi unjuk rasa atas penolakan upah padat karya (10/11/2016) di Gedung Sate Bandung. Dan saat itu, atas perjuangan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, pekerja PT. Sepatu Bata tidak lagi merasakan upah padat karya di tahun 2017. Semoga momen tersebut, bisa kembali membangkitkan semangat kawan-kawan dalam berjuang untuk kesejahteraan kawan-kawan dan kaum buruh, sehingga besok dapat berpartisipasi dalam aksi,” ucap Lestareno selaku Div. Infokom PUK SPAI FSPMI PT. Sepatu Bata dalam orasinya.
Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menurut kaca mata pekerja, dinilai akan merugikan. Bila revisi tersebut, bukan untuk kepentingan kaum buruh.
Dalam kesempatan tersebut, Iing Solihin selaku koordinator pleno PUK SPAI FSPMI PT. Sepatu Bata menambahkan; “Siapkan mental dan fisik rekan-rekan dalam mengahadapi aksi besok. Selain tolak revisi undang-undang ketenagakerjaan, kita juga akan menyuarakan penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena bila kenaikan tersebut benar terjadi, bukan buruh saja yang akan dirugikan, namun rakyatpun akan merasakan hal yang sama. Dibalik kedua hal tersebut, besok kita juga tagih janji Jokowi untuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” katanya.
