PT. RSU / PT. RJB Dilaporkan Ke Wasnaker Riau Soal THR Pekerjanya

PT. RSU / PT. RJB Dilaporkan Ke Wasnaker Riau Soal THR Pekerjanya

Pelalawan , KPonline -Manajemen PT. RSU / PT. RJB yang merupakan perusahaan kontraktor / subkontraktor dari PT. RAPI / PT. RAPP yang beroperasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dilaporkan ke Bidang Pengawas Ketengakerjaan (Wasnaker), pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi di Jalan Pepaya, Riau.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Riau, Satria Putra didampingi Wakil Direktur (Wadir) LBH FSPMI Riau, Maulana Syafi’i, SH.I pada Jum’at (07/06/2024), terlihat wartawan, sedang menyampaikan laporan langsung maupun melalui aplikasi online di ruang Pusat Pelayanan Informasi Terpadu Disnakertrans Provinsi Riau.

“Agenda kita hari ini, memasukkan surat laporan fisik dan sekaligus melalui aplikasi pelaporan online, terkait kasus pelanggaran tidak dibayarkannya uang THR Tahun 2024 kepada empat orang pekerja PT. RSU/PT. RJB, yang merupakan perusahaan kontraktor/subkontraktor PT. RAPI/PT. RAPP”, jawab Satria Putra saat disapa wartawan.

“Pasalnya, ada empat orang pekerja dari perusahaan PT. RSU / PT. RJB yang datang melaporkan diri ke Sekretariat FSPMI Provinsi Riau, karena sampai saat ini mereka belum mendapatkan Uang THR tahun 2024 dari manajemen PT. RSU / PT. RJB”, jelas Satria.

Sementara itu, menurut Maulana Syafi’i, SH.I, Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamanan adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerjanya. Hal ini diatur dalam Permenaker RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di lingkungan perusahaan.

“Disebutkan dalam Permenaker RI itu, THR Keagamaan itu wajib diberikan perusahaan kepada pekerja, selambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Apabila pengusaha terlambat memberikan uang THR kepada pekerja, maka pengusaha dikenakan denda lima persen”, jelas Maulana.

Ditegaskannya juga, dalam Permenaker RI tersebut juga dijelaskan, bahwa instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan tentang pelaksanaan uang THR tersebut adalah pihak Pengawas Ketenagakerjaan pada kantor Disnakertrans Provinsi Riau.

“Makanya, hari ini laporan soal belum diterimanya uang THR tahun 2024 oleh pekerja PT. RSU / PT. RJB itu kami sampaikan ke kantor Disnaker Provinsi Riau, karena mereka yang berwenang dalam hal ini”, tegasnya.

Sebagai perwakilan dari pekerja, FSPMI Provinsi Riau, setelah menerima laporan pengaduan soal tidak dibayarkannya uang THR tersebut, agar dapat segera menindak lanjutinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. (MS)

Keterangan gambar :
Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra didampingi Wadir LBH FSPMI Riau Maulana Syafi’i, SH.I, saat menyampaikan laporan pengaduan ke Wasnaker Disnakertrans Provinsi Riau. Foto : Gunawan Simbolon

Editor : Maulana Syafi’i