Jakarta, KPonline – Masih dari seminar “Mengurai Solusi Ketimpangan” yang diselenggarakan oleh INDEF (19/7), dilaporkan Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhamad Rusdi yang juga hadir dalam seminar tersebut mempertanyakan data yang menyebut 72 persen lahan hanya dikuasai 0,02 persen orang, dan 50 persen PDB hanya dikuasai oleh 50 persen korporasi/keluarga.
”Darimana para pengusaha atau korporasi mendapatkan uang untuk menguasai begitu besar lahan? Kemudian bagaimana cara mereka mendistribusikan lahan yang mereka kuasai?” Tanya Muhamad Rusdi.
Melanjutkan pertanyaannya, Muhamad Rusdi menduga jangan-jangan semua uang yang didapat pengusaha/korporasi besar untuk menguasai lahan di Indonesia merupakan hasil dari “merampok” uang dan lahan rakyat. Salah satu caranya dengan membayar upah buruhnya dengan murah.
Masih pada kesempatan yang sama, senada dengan Muhamad Rusdi, Direktur INDEF Enny Sri Hartati dengan tegas menyatakan perjuangan kemerdekaan pada hakikatnya adalah perjuangan agar terbebas dari masalah kemiskinan.
Jika memang demikian harus dipertanyakan apa maksud pemerintah jika pemerintah memutuskan Upah Padat Karya di Jawa Barat dibawah Upah Minimum yang berlaku didaerah tersebut. Dengan demikian pemerintah dengan sengaja melalui kebijakan tersebut membuat rakyatnya tetap miskin.
“Apakah ini Berarti dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia harus melawan pemerintah yang dengan sengaja membuat rakyat menjadi miskin?” Ujar Enny bertanya kepada peserta seminar yang langsung mendapat tepuk tangan meriah.
Baca artikel terkait:
Indonesia Masuk 3 Besar Negara Dengan Kesenjangan Ekonomi Sangat Besar
