Jakarta, KPonline – Buruh yang berpolitik sudah terjadi di beberapa negara dengan berbagai pola. Salah satunya dengan mendirikan partai politik. Bila pun pola yang diambil adalah mengusung partai politik tertentu, maka buruh akan bersikap independen meskipun tidak netral. Buruh tetap independen dalam arti tidak terikat dengan partai politik tertentu, tetapi juga bukan berarti netral karena pasti mendukung partai tertentu.
Sebagai langkah awal, FSPMI ikut terlibat dalam deklrasi Rumah Rakyat Indonesia pada 1 Mei 2016. Publikasi ini mendapat sambutan yang besar dari media. Usai itu, buruh juga melakukan road show ke beberapa daerah untuk mengadakan sosialisasi terkait dengan partai politik. FSPMI juga semacam panduan, terkait bagaimana membanguan kekuatan politik alternatif ini.
Hanya saja, perjalanan dari Ormas Rumah Rakyat Indonesia ke Partai Politik masih menemui banyak kendala. Jika tujuannya adalah ikut Pemilu 2019, maka pilihannya adalah secara serius melakukan melengkapi syarat kepengurusan partai, di 100% provinsi, dan 75% Kabupten/Kota dan Kecamatan.
Ini tantangan berat bagi FSPMI di tahun 2017. Dimana tahun 2017 juga sekaligus menjadi tahun penentuan, apakah partai politik yang digagas kaum buruh bisa ikut Pemilu 2019 atau tidak.
Menjadikan Obon Tabroni Bupati 2017
Selain berupaya mendirikan partai politik alternatif, FSPMI juga mendorong Obon Tabroni sebagai Bupati Bekasi dari jalur independen dalam Pilkada 2017 di Bekasi. Hampir setiap hari relawan di Bekasi bergerilya untuk memenangkan Obon Tabroni.
Mengingat Pilkada 2017 akan diselenggarakan pada Februari 2017, sebaiknya FSPMI menggunakan waktu tersisa dengan mengerahkan seluruh sumber daya organisasi untuk Bekasi. Ini adalah kesempatan bagi kaum buruh untuk memiliki kepala daerah dari kalangan buruh. Jika berhasil, tidak menutup kemungkinan akan menginspirasi buruh di seluruh Indonesia. (*)
Baca juga:
1. CatatanAkhir Tahun FSPMI: Negara Tersandera Kekuatan Modal
2. Catatan Akhir Tahun FSPMI: Jaminan Sosial Masih Jauh dari Harapan
3. Catatan Akhir Tahun FSPMI: Tax Amnesty, Penggusuran, dan Reklamasi
4. Catatan Akhir Tahun FSPMI: Buruh Pertegas Sikap Terkait Politik
5. Catatan Akhir Tahun FSPMI: Kriminalisasi, Upaya Membungkam Sikap Kritis Gerakan Buruh
6. Catatan Akhir Tahun FSPMI: PP 78/2015, Biang Upah Murah dan Omong Kosong Dialog Sosial
7. Catatan Akhir Tahun FSPMI: PHK Massal, Bukti Paket Kebijakan Ekonomi Tak Banyak Berarti
