Jakarta, KPonline – Aksi buruh dan mahasiswa bertepatan dengan 3 tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla juga menyuarakan tentang nasib pekerja jalan tol yang terancam PHK akibat kebijakan Gardu Tol Otomatis seratus persen.
Bagi buruh, otomatisasi jalan tol berpotensi menyebabkan kurang lebih 20 ribu buruh akan kehilangan pekerjaan.
“Satu pintu gerbang tol diisi 5 orang, dalam satu gardu untuk 3 shift. Bisa dibayangkan kalau ditutup, 5 orang akan kehilangan pekerjaan,” kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat.
Apabila kebijakan ini tetap berjalan, para pekerja terancam akan terkena PHK dan menjadi menjadi sebuah kejahatan kemanusiaan bagi para pegawai dan keluarganya.
“Kebijakan ini menguntungkan buat siapa? Kita harus lihat keluarga para pekerja. Kalau mau melaksanakan otomatisasi GTO, negara harus memenuhi jaminan sosial pekerja dulu,” katanya.
Para pekerja tol mengaku tidak anti teknologi. Mirah mengatakan, jika pemerintah akan meningkatkan kebijakan berbasis teknologi, perlu diberikan pelatihan teknologi.
Kemacetan di jalan tol bukan karena keterlambatan pekerja tol dalam melakukan transaksi. “Kita punya standar layanan minimal, melayani 3-4 detik. Kalau lebih dari itu bisa kena penalti. Faktor lainnya adalah bertambahnya volume mobil dengan ruas jalurnya yang segitu-gitu aja,” tambah Mirah.
