Cirebon, KPonline-Wakil Sekretaris Media Perdjoeangan Nasional, Wiwik Aswanti, menegaskan bahwa Media Perdjoeangan merupakan salah satu pilar gerakan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang memiliki peran penting sebagai alat propaganda organisasi dalam menyuarakan perjuangan kaum buruh.
Hal tersebut disampaikan Wiwik saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) Media Perdjoeangan Cirebon Raya Tahun 2026, yang diikuti pengurus FSPMI dan anggota Media Perdjoeangan dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, dan Indramayu.
Wiwik mengapresiasi cepatnya konsolidasi yang dilakukan Media Perdjoeangan Cirebon Raya hingga mampu melaksanakan Rakerdasus hanya dalam waktu sekitar satu pekan setelah didorong dalam rapat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Barat.
“Seminggu yang lalu saya mendorong agar Rakerdasus segera dilaksanakan. Alhamdulillah, hari ini bisa terlaksana. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa dari kawan-kawan Media Perdjoeangan Cirebon Raya,” ujarnya.
Selain menjabat sebagai Wakil Sekretaris Media Perdjoeangan Nasional, Wiwik juga memperkenalkan dirinya sebagai Sekretaris Bidang Informasi, Komunikasi, dan Propaganda (Infokom dan Propaganda) Pimpinan Wilayah Jawa Barat.
Menurutnya, keberadaan Media Perdjoeangan di Jawa Barat masih perlu diperkuat. Selama ini, ketika terdapat agenda perjuangan di tingkat wilayah, sering kali masih mengalami kendala dalam menyiapkan tim peliputan.
Karena itu, ia berharap Rakerdasus ini juga menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antar wilayah sehingga setiap kegiatan organisasi, baik aksi maupun agenda lainnya, dapat terdokumentasikan dan dipublikasikan secara maksimal.
“Harapannya nanti ketika ada aksi di Jawa Barat, tidak hanya kegiatan di Cirebon Raya saja yang terpublikasi, tetapi seluruh perjuangan FSPMI di daerah Jawa Barat bisa diketahui oleh masyarakat,” katanya.
Wiwik juga menegaskan agar seluruh media daerah menggunakan identitas yang seragam dengan mengusung nama “Suara FSPMI” pada seluruh platform media sosial. Menurutnya, penggunaan nama yang sama akan memperkuat identitas organisasi sekaligus memudahkan masyarakat mengenali bahwa media tersebut merupakan media resmi FSPMI.
“Misalnya di Facebook atau Instagram menggunakan nama ‘Suara FSPMI Cirebon Raya’. Dengan begitu masyarakat langsung tahu bahwa itu adalah media FSPMI,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wiwik mengingatkan bahwa tugas utama Media Perdjoeangan bukan sekadar memberitakan kegiatan, tetapi juga mendokumentasikan sejarah perjuangan kaum buruh.
Ia menilai media arus utama sering kali hanya memberitakan aksi buruh dari sisi kemacetan atau keramaian yang ditimbulkan, tanpa menjelaskan substansi perjuangan yang sebenarnya.
“Kalau bukan kita yang menyuarakan perjuangan kita sendiri, siapa lagi? Media umum sering hanya melihat aksi besarnya saja. Padahal masyarakat perlu tahu mengapa buruh melakukan aksi dan apa yang sedang diperjuangkan,” tegasnya.
Ia pun mengutip sebuah kalimat yang menurutnya harus menjadi pegangan seluruh insan Media Perdjoeangan.
“Sejarah yang tidak tercatat akan dilupakan.”
Karena itu, setiap kegiatan organisasi harus didokumentasikan dalam bentuk berita (tulisan), foto, video, maupun desain grafis agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Wiwik mengungkapkan, perkembangan media digital saat ini menuntut penyajian informasi yang lebih menarik karena masyarakat cenderung lebih menyukai konten visual dibandingkan membaca artikel panjang.
“Berita bisa dikembangkan menjadi desain grafis maupun video pendek. Itu akan lebih mudah diterima masyarakat,” ujarnya.
Terakhir, Wiwik mengajak seluruh pengurus dan anggota Media Perdjoeangan untuk terus belajar meningkatkan kemampuan jurnalistik, fotografi, videografi, hingga desain grafis.
Ia mengatakan bahwa kemampuan tidak datang secara instan, tetapi diperoleh melalui proses belajar yang berkelanjutan.
“Bisa itu karena belajar. Jangan pernah malu untuk belajar. Semakin banyak kita belajar, semakin baik pula kualitas media kita,” pesannya.
Wiwik pun mengingatkan pentingnya menjaga koordinasi dengan pengurus PUK maupun struktur organisasi sebelum menerbitkan sebuah berita. Menurutnya, setiap informasi harus dipastikan kebenarannya dan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik.
“Media Perdjoeangan memang alat propaganda organisasi, tetapi kita tetap harus menjunjung tinggi kode etik media. Beritakan perjuangan organisasi dengan baik, jangan mempublikasikan persoalan internal, dan selalu lakukan koordinasi sebelum menerbitkan berita,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
