Bekasi, KPonline -Aksi nekat di lakukan oleh Amier Mahfouz dan Parman ( staf konsulat cabang FSPMI ) dengan menutup nama gedung anggota dewan DPRD II Kab Bekasi dengan bendera organisasi FSPMI .
Aksi yang terbilang unik ini di lakukan sebagai bentuk protes karena tidak kunjung selesainya masalah penetapan UMSK Bekasi. Aksi itu di lakukan dengan membentangkan bendera FSPMI menutupi pagar DPRD yang bertuliskan simbol logo lembaga DPRD.
Di hubungi lewat telephone, anggota dewan Nyumarno hanya berkomentar ringan soal aksi sahabat lamanya tersebut, “Aksi yang patriotik dari rekan-rekan buruh, tidak apa-apa itu, wajar dilakukan. Saya apresiasi itu, wajar pemimpin buruh seperti Pak Amir lalukan itu, buat suatu aksi yang patriotik”.
Apalagi jika dilakukan adalah menutup pagar bupati Bekasi (yang ada tulisan BUPATI BEKASI,-red), dengan seluruh bendera organisasi serikat buruh, nggak hanya FSPMI. Yang tujuannya mengetuk nurani bupati Bekasi agar segera memerintahkan pembahasan UMSK 2018 segera diselesaikan, dan Bupati segera mengirimkan Rekomendasi UMSK ke Dewan Pengupahan Propinsi Jabar serta Gubernur Jabar.
Aksi ini berbarengan dengan aksi unjuk rasa persatuan buruh bekasi (PBB) yang mendesak pemerintah dan Apindo agar segera menyepakati konsep yang di berikan oleh pihak serikat pekerja dan Serikat buruh di Kab Bekasi (27 Feb 2018 ). Meski belum mendapatkan hasil yang memuaskan buruh berjanji akan melakukan aksi yang jauh lebih besar lagi jika tuntutan tersebut tidak di penuhi. Pukul 14.15 WIB buruh membubarkan diri dari lingkungan Pemda Kab Bekasi
Dalam perjalanan pulang massa sempat akan masuk ke jalur TOL namun pihak kepolisian dengan sigap menghalau aksi massa dan di arahkan kembali ke omah buruh.
Saat peserta aksi membubarkan diri dari kompleks perkantoran Pemkab Bekasi, tampak Sekretaris KC FSPMI Amir Mahfoudz, didamping Vice Presiden FSPMI Obon Tabroni, beserta jajaran pengurus FSPMI seperti Suparno, Sutarno, Jumadi, Henud, Yosep, dan puluhan perwakilan lainnya, tetap tinggal dilokasi. Pengamatan awak media, mereka bergegas ke Gedung DPRD, untuk melakukan lobby ke DPRD kaitan UMSK yang belum juga ditetapkan. Beberapa Anggota DPRD seperti Nurdin Muhidin (PAN), Nyumarno (PDIP), Dede Iswadi (Nasdem), dan Jamil (PAN) dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi menerima dan berdiskusi dengan perwakilan-perwakilan.
Saat ditanya awak media, apa pandangannya kaitan aksi buruh dan pertemuan itu, Nyumarno mengatakan, harusnya Pemerintah dan Apindo menyepakati kenaikan UMSK tahun 2018 sekurang2-nya 15% dari UMSK tahun 2017, dan Efektif berlaku dari Januari 2018, Insya Allah kawan kawan buruh akan dengan Legowo menerima keputusan tersebut. Ini bukan hanya sekedar angka, tapi ini tadi disampaikan langsung oleh perwakilan rekan-rekan pekerja dengan disertai dengan kajian, pertambahan puluhan pabrik multi nasional di Kabupaten Bekasi, perbandingan UMSK tahun kemarin, dan juga gambaran kenaikan UMSK Kab/Kota sekitar pada tahun lalu, pungkas Nyumarno. ( Indrayana )
