Tolak PP78/2015 dan Permenaker 15/2018, APBD-SU Sampaikan Pernyataan Sikap

Medan, KPonline – FSPMI-KSPI SUMUT, Serbundo, SBSI, FSPI-KPBI, GSBI, SBSI 92, FSP-Kahut-KSPSI, FSP-NIBA-KSPSI, FSP-LEM-KSPSI, SBMI Merdeka, PPMI, KPR, SBMI SUMUT, Oppuk dan LBH Medan yang tergabung dalam Aliansi Pekerja/Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) tuliskan pernyataan sikap terkait PP78/2015 dan Permenaker 15/2018, Senin (3/12/2018).

Dalam pernyataan sikap yang di tujukan kepada Dewan PERS seluruh Indonesia ini bertujuan agar Media mengangkat dan memberitakan pernyataan sikap APBD-SU terkait penolakan PP78//2015 dan Permenaker 15/2018.

Dalam surat yang ditujukan ke Dewan PERS tersebut menyatakan bahwa APBD-SU menolak penetapan UMP, UMK berdasarkan PP78/2015.

Karena lebih mengutamakan kalkulasi Imflasi dan produk domestik bruto daripada survey harga kebutuhan hidup layak. Hal ini berbanding terbalik dengan UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak atau hasil survey.

Dalam UMSP/UMSK APBD-SU juga menolak Permenaker No 15 tahun 2018 yang menyerahkan penetapannya kepada kesepakatan buruh/sp/sb dan pengusahan/Apindo tanpa ada campur tangan dari Pemerintah.

Hal ini dirasa sangat merugikan buruh karena dalam peraturan tersebut dikatakan jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka UMSP/UMSK akan menggunakan UMSP/UMSK sebelumnya/ tahun berjalan.

Jika demikian maka peran Negara dalam melindungi Rakyatnya dalam hal ini Buruh tidak ada.

Maka dengan Demikian APBD-SU menyatakan penolakan terhadap hal tersebut dengan mengeluarkan pernyataan sebagai berikut.

1. Menolak penghapusan jenis usaha sektor unggulan yang telah ditetapkan selama ini menjadi jenis usaha klasifikasi biasa.

2. Meminta kepada DepeProv, Depekap/kota dan istansi terkait dalam hal ini Dinas Perekonomian Daerah, Badan Pusat statistik untuk tidak membuat rekomendasi yang menghapuskan/mereduksi jenis usaha sektor unggulan yang telah ditetapkan selama ini menjadi jenis usaha klasifokasi biasa.

3. Meminta kepada DepeProv dan Depekap/kota untuk menetapkan jenis usaha sektor perkebunan kelapa sawit menjadi jenis usaha sejtor unggulan mengingat bahwa perkebunan menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar saat ini.

Demikianlah press realease ini kami sampaikan kepada rekan-rekan dewan Pers, dengan harapan bahwa pernyataan sikap kami ini dapat tersampaikan kepada pemerintah melalui pemberitaan rekan-rekan pers sekalian.