Tak Ada Penyelesaian, Pekerja PT. APL Dirikan Tenda Perjuangan

  • Whatsapp

Deli Serdang, KPonline – Puluhan pekerja yang tergabung dalam serikat buruh/pekerja Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Anugrah Pupuk Lestari (PUK SPAI FSPMI PT. APL) Kabupaten Deli Serdang dirikan tenda di depan PT. AAL, Senin (26/11/2018).

Dalam mogok kerja ini sendiri, para pekerja mengusung 5 tuntutan utama diantaranya bayarkan upah sesuai UMSK, bayarkan kekurangan upah UMSK 2 tahun menurun, berikan hak cuti tahunan, jalankan K3, kesehatan dan keselamatan kerja,ndaftarkan buruh ke dalam program BPJS, meminta instansi terkait dalam hal ini pihak kepolisian Republik Indonesia untuk bekerjasama dengan UPT II pengawasan ketenaga kerjaan Provinsi SUMUT mengusut pelanggaran pidana.

Dipantau oleh koresponden Media Perdjoeangan sampai sore ini belum ada perundingan antara kedua belah pihak.

“Sempat terjadi pembicaraan, masih berbicara tentang tuntutan pertama yaitu penerapan upah minimum sektor kabupaten yaitu sektor kimia dasar organik. Tetapi pihak perusahaan melalui general meneger pak Zainal Abidin mengatakan bahwa perusahaan tetap pada prinsipnya dengan mengatakan hanya menggunakan upah sebelumnya yaitu upah minimum kabupaten saja atau tidak pakai sektor,” jelas Agung Pratama selaku Ketua PUK.

Dipertanyaan oleh koresponden Media Perdjoeangan kepada security untuk bertemu dan meminta penjelasan terkait hal ini, pihak perusahaan masih belum menjawab atau belum mau bertemu dengan awak media.

Sedangkan dari pihak disnaker kabupaten Deli Serdang melalui perwakilannya pak Barus mengatakan akan kita tindak lanjuti besok.

Dalam aksi yang nyaris sempat bentrok antara pihak kepolisian dan para pekerja.

“Pihak kepolisian sempat berlaku anarkis dengan cara hendak merusak tenda, tetapi kami halangi,” jelas Agung kepada awak media.

Rian Sinaga yang merupakan ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kab. Deli serdang mengecam prilaku oknum kepolisian yang berlaku sedikit anarkis tersebut.

“Saya mengecam hal tersebut, seharusnya pihak kepolisian menggugat perusahaan yang telah melakukan tidak pidana dengan menjalankan kebijakan yang melanggar aturan perundang undangan yang dalam hal ini hak normatif pekerja yang seyokyanya adalah tindak pidana ketenagakerjaan, bukan mala mencoba menghalangi para pekerja yang hendak menuntut hak dasar mereka,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum terlihat aktivitas yang berujung penyelesaian antara kedua belah pihak yaitu pekerja dan pengusaha.