Sikapi Surat Edaran Menaker Tentang Upah, PC SPL FSPMI Bekasi Lakukan Konsolidasi

  • Whatsapp

Bekasi, KPonline – Menyikapi perkembangan perburuhan belakangan ini yang sangat merugikan buruh dengan diputuskannya RUU Omnibus Law tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu dan munculnya Surat Edaran Menaker terkait UMK 2021 maka PC SPL FSPMI Bekasi melakukan konsolidasi terkait upah dan aksi.

Konsolidasi ini digelar di Sekretariat FSPMI Bekasi, Jalan Yapink Putra no 11, Tambun, Bekasi, Rabu (28/10/2020).

Bacaan Lainnya

Ganang selaku dewan pengupahan provinsi memaparkan situasi dan kondisi perjuangan upah di tingkat provinsi. “Perjuangan upah bukan lagi didalam perundingan tapi juga memerlukan support dari pergerakan di lapangan (Aksi massa). Masih banyak PUK yang belum bisa menyelesaikan upah karena masih terganjal SK UMSK 2020 yang masih menjadi perdebatan antara PUK dan Menejemen terutama terkait masa berlaku, tetapi tidak sedikit juga yang sudah selesai,” pungkas Ganang.

Pun demikian Hari Damono dari Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi meminta pengurus di tingkat unit kerja bisa pro aktif dalam setiap agenda yang dilakukan dewan pengupahan. Ia mengatakan, hampir semua pengurus unit kerja sudah selesai terkait upah 2020, walau ada beberapa PUK yang belum selesai.

Ketua PC SPL FSPMI Bekasi Sarino dalam orasinya menambahkan perjuangan upah di internal bisa menggunakan rujukan atau dasar PKB (Perjanjian Kerja Bersama), dengan keluarnya surat edaran menaker terkait UMSK 2021 yang isi surat edaran tersebut adalah meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Sarino menyampaikan kondisi saat ini kondisi pengusaha memang sedang susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021. Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.

Dalam kesempatan ini Ketua PC SPL FSPMI Bekasi Sarino juga mengucapkan terima kasih atas pergerakan kawan-kawan PUK SPL FSPMI Bekasi dalam aksi tanggal 6-8 Oktober yang lalu. “Kini perjuangan untuk menolak Omnibus Law akan dilakukan secara masif sampai Omnibus Law cipta kerja dicabut,” tegasnya. (Yanto)

Pos terkait