Semarang, KPonline – Presiden KSPI, Said Iqbal bersama dengan Ekonom, Rizal Ramli menghadiri seminar kebangsaan yang di selenggarakan di kantor DPD Partai Gerindra Kota Semarang, Sabtu (2/3/2019).
Seminar kebangsaan di Semarang ini merupakan rangkaian roadshow yang di gelar KSPI dalam mensosialisasikan Sepuluh Tuntutan Buruh Dan Rakyat (Sepultura). Sepultura sendiri merupakan kontrak politik yang di teken antara KSPI bersama dengan calon Presiden Prabowo Subianto.
Said Iqbal sempat bersitegang dengan Bawaslu yang sengaja mendatangi tempat tersebut. Pihak Bawaslu melarang diadakannya Seminar Kebangsaan tersebut dan meminta KSPI untuk membuat surat pernyataan. Namun hal tersebut ditentang oleh Said Iqbal yang juga presiden FSPMI. Iqbal mengatakan bahwa agenda tersebut bukanlah agenda kampanye, melainkan agenda Internal KSPI yang kebetulan menempati gedung milik Partai Gerindra.
“Perlu saya tegaskan bahwa ini adalah agenda internal, KSPI melalui kontrak politik Sepultura yang ditanda tangani oleh salah satu capres punya kewajiban dalam memberikan sosialisasi kepada anggotanya.” ungkap Iqbal.
Ia juga menambahkan bahwa historis adanya dukungan terhadap salah satu capres merupakan perjalanan panjang. KSPI melalui Sepultura sempat melayangkan surat kepada beberapa kandidat capres, namun dari semuanya hanya Capres Prabowo Subianto lah yang berani menanda tangani kontrak politik tersebut.
Setelah terjadi adu mulut, akhirnya tercapai kesepakatan antara KSPI dan Bawaslu bahwa dalam seminar nantinya tidak boleh ada alat peraga kampanye dan tidak boleh melibatkan anak-anak.
Acara akhirnya dihelat dengan pembicara pertama dari Ekonom, Rizal Ramli. Rizal Ramli memaparkan bahwa harus ada menu lain yg ditawarkan para capres.
“Harus ada capres yg menawarkan pertumbuhan ekonomi 7 – 8% dalam jangka waktu 5 tahun. Karena hanya dengan itulah lapangan pekerjaan akan lebih banyak dan pertumbuhan upah akan lebih baik,” ungkapnya.
Rizal Ramli menyayangkan sikap pemerintah saat ini yang mengkebiri hak berunding buruh dalam penentuan upah. Menurutnya Pemerintah telah menekan pertumbuhan upah buruh dengan alasan pertumbuhan ekonomi yang mandek di 5%.
“Pertumbuhan ekonomi pekerjaan pemerintah. Seharusnya pertumbuhan upah buruh tidak disangkut pautkan dengan pertumbuhan ekonomi,” kesal Pria yang pernah menjabat salah satu menteri di kabinet kerja Jokowi ini.
Tak hanya itu, Rizal Ramli juga menyayangkan kebijakan kebijakan ekonomi di era Jokowi. Dia mengkritisi beberapa kebijakan import yang mana menurut dia hanya menguntungkan para kartel. Ia mencontohkan, saat petani bawang dalam masa panen, justru pemerintah melakukan import bawang sehingga melumpuhkan harga lokal. Hal ini berdampak pada para petani bawang namun menguntungkan pihak kartel yang bermain di segmen itu. Sehingga dalam hal ini, hanya para Kartel yang mampu bertahan menguasai pasar. Ia juga menyindir statement dalam salah satu pidato Jokowi yang mengatakan bahwa Jokowi tidak takut pada apapun kecuali pada Allah.
“Seperti yang beliau (Jokowi) katakan, berani melawan apapun kecuali Tuhan, lawan kartel aja gak berani,” tutup Rizal Ramli seraya pergi meninggalkan lokasi seminar.
Selanjutnya setelah Rizal Ramli meninggalkan acara, digantikan oleh Presiden KSPI, Said Iqbal. Said Iqbal menyinggung terkait Hak Politik kaum buruh. Menurutnya, kaum buruh juga punya hak dalam memasuki ranah politik. Ia mencontohkan, hampir semua kebijakan kebijakan yang selama ini mengatur hajat hidup kaum buruh merupakan produk politik. Sudah sewajarnya buruh dengan potensi massa dan suaranya untuk bisa masuk dan mempengaruhi ranah perpolitikan tersebut dengan menempatkan kadernya di parlemen. Iqbal juga menyayangkan sikap diskriminatif yang selama ini di bangun di masyarakat.
“Negara ini bukan hanya milik orang kaya, tapi kamu kaum buruh juga berhak memiliki negara ini. Karena kamu bayar pajak! Oleh karena itu buruh berhak sejahtera.” ujar Pria yang juga duduk sebagai Government Body ILO ini.
Iqbal menyayangkan sikap media yang memblow up ketika ada buruh yang demo menggunakan motor gede.
“Tunjukan pada saya, ada berapa buruh yang pakai motor Ninja? Dari jutaan buruh di Indonesia, tidak semua harus di sama ratakan, lagian dia beli juga pakai uang dia sendiri,” ungkap Iqbal.
Iqbal juga mencontohkan bahwa kesenjangan upah adalah hal yang benar benar nyata. Ia mengkritisi Pemerintah yang menggembar gemborkan terkait keikutsertaannya di G20, sementara di Indonesia khususnya di Banjarnegara, Jawa Tengah upahnya masih di kisaran 1,4 juta rupiah.
“Mari kita hitung hitungan, sampai sejauh mana kita bisa memenuhi kebutuhan kita selama sebulan dengan upah serendah itu,” kesal Iqbal.
Terakhir, Iqbal menyampaikan keprihatinannya terhadap pemerintah. Ia sepakat dengan Rizal Ramli.
“Gara-gara pertumbuhan ekonomi yang berhenti di 5 % kok buruh yg dihukum, kok berimbas pada upah buruh. Negara telah melanggar hak berunding upah buruh lewat konvensi ILO, pertumbuhan ekonomi adalah tugas pemerintah !!!,” kata Iqbal dengan nada sedikit meninggi.
Terakhir, Iqbal mengajak seluruh anggotanya untuk memenangkan capres pilihan buruh, yakni capres yang telah menandatangani kontrak politik Sepultura.(Afg)
