Subang,KPonline – Sehubungan belum ada nya kejelasan terkait ke 4 orang anggota PUK SPAI FSPMI PT Crevis TexJaya Subang yang di beri sanksi SP1 dan mutasi karena telah melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMK tahun 2023 pada bulan Nopember 2022.
Menurut informasi yang di dapat tim KPonline dari Deden Hamdani selaku ketua PUK SPAI FSPMI PT Crevis TexJaya bahwa sanya Pimpinan Cabang SPAI FSPMI Kabupaten Subang mendukung pembelaan yang di lakukan oleh Pimpinan Unit Kerja terhadap ke 4 anggota nya yang di beri sanksi oleh pihak manajemen.
“Adapun pembelaan yang dilakukan adalah melaporkan sikap manajemen perusahaan kepada pihak Pengawas Ketenaga kerjaan, dan tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu dekat akan di lakukan aksi unjuk rasa besar besaran di PT Crevis TexJaya yang melibatkan massa FSPMI yang di Jawa Barat “.
Sementara itu ketika di konfirmasi via WhatApps sekretaris PUK SPAI FSPMI PT Crevis TexJaya Subang yang sedang dalam perjalanan menuju kantor pengawasan pekerjaan wilayah II Karawang menyampaikan bahwa;
” Kami akan kembali melakukan koordinasi sore ini, setelah dari kantor pengawas untuk menentukan langkah langkah pembelaan selanjutnya terhadap anggota PUK SPAI FSP MI PT Crevis TexJaya dengan perangkat FSPMI Subang ”
Dalam kesempatan lain tim KPonline Subang juga menemui Pras selaku koordinator lapangan PUK SPAI FSPMI PT Crevis TexJaya, terkait akan di laksanakan nya aksi unjuk rasa di PT Crevis TexJaya Subang, dan menyampaikan bahwa;
” Kemungkinan seluruh anggota kami yang berjumlah 544 anggota akan ikut aksi unjuk rasa all out ikut membela kepada ke 4 kawan nya yang di beri sanksi sepihak oleh manajemen, Kami sudah melakukan konsolidasi dengan anggota tiap line dan divisi, mereka siap mematuhi instruksi jika ada demo di Crevis, kami tinggal menunggu kapan waktu nya saja ” kata Pras.
” Kalau istilah orang Sunda ” kami sudah gedek dengan manajemen yang selalu menindas kami, Seperti permasalah selisih kekurangan upah karena anggota karena di rumah kan , manajemen tidak mau membayar kan padahal undang undang sendiri mengatakan apabila pekerja tetap di rumah kan itu harus di bayar, tapi manajemen terkesan tidak mau membayar dengan alasan no work no pay” ”
Kontributor Subang
Penulis. : AapKasep
Fhoto. : Prasetya
