Jakarta, KPonline-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan komitmen organisasinya (KSPI) untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state). Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutan pidatonya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI 2026 yang berlangsung di Jakarta, Senin (23/6/2026).
Di hadapan jajaran pimpinan konfederasi, federasi, serta para tamu undangan dari unsur pemerintah, dan kepolisian, Said Iqbal mengungkapkan bahwa KSPI memiliki sejarah panjang dalam mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014, berlanjut pada 2019, hingga kembali memberikan dukungan pada Pemilu 2024.
“Tidak ada keragu-raguan bagi KSPI untuk bersama Presiden Prabowo Subianto mewujudkan welfare state atau negara kesejahteraan. Karena itu, tema Rakernas kali ini adalah Pemerintahan Bersih, Buruh Sejahtera,” tegas Said Iqbal.
Lebih lanjut, kata Said, pemerintahan yang bersih merupakan fondasi penting untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat, termasuk bagi kaum buruh. Ia menilai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah akan berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam membiayai program-program sosial.
Said Iqbal menguraikan konsep welfare state yang menurutnya sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa dan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia mencontohkan negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Finlandia, Swedia, Denmark, dan Islandia yang memiliki indeks kebahagiaan tinggi karena tata kelola pemerintahannya bersih sehingga anggaran negara dapat difokuskan untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau rakyat sakit, negara hadir. Kalau kehilangan pekerjaan, negara hadir. Kalau rakyat membutuhkan makanan, negara hadir. Itulah negara kesejahteraan,” katanya.
Said Iqbal menegaskan bahwa tidak mungkin berbicara mengenai keadilan sosial tanpa membangun sistem jaminan sosial yang kuat.
“No social justice without social security,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat. Menurutnya, negara tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi kekayaan tidak boleh melahirkan kemiskinan bagi kelompok lain.
“Orang boleh memiliki rumah mewah dan mobil mewah, tetapi rakyat juga harus memiliki akses terhadap rumah yang layak, pendidikan yang baik, dan transportasi publik yang memadai,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Said Iqbal juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara teori dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor-impor. Namun menurutnya, Presiden Prabowo memiliki pandangan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga alat redistribusi kekayaan.
Ia menilai kebijakan negara yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, jaminan sosial, serta bantuan kepada masyarakat merupakan bentuk nyata dari konsep negara kesejahteraan.
“Daripada anggaran dikorupsi, lebih baik digunakan untuk pendidikan gratis dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Meski menyatakan dukungan kepada pemerintah, Said Iqbal menekankan bahwa perbedaan pandangan tetap harus dihormati dalam kehidupan demokrasi.
Ia meminta agar ruang demokrasi tetap dibuka dan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan buruh tetap dihormati sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.
“Kalau ada demonstrasi dan aksi unjuk rasa buruh, tetap harus dihormati. Kalau dialog bisa dilakukan, mengapa harus mengedepankan konfrontasi?” katanya.
Menurutnya, pemerintah dan gerakan buruh harus mengedepankan dialog untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Said Iqbal juga mengingatkan bahwa kekuasaan seharusnya dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia mengutip Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang mengatakan bahwa kapal diciptakan untuk mengarungi samudra dan menghadapi badai, bukan sekadar bersandar di dermaga.
“Kapal dibuat untuk menghadapi badai dan topan hingga sampai pada tujuan utamanya. Begitu juga KSPI. Organisasi ini harus terus berjuang untuk menciptakan kesejahteraan bagi kaum buruh,” katanya.
Said Iqbal pun mengungkapkan rasa terima kasih atas amanah yang diberikan Presiden Prabowo kepadanya sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Karena, katanya, posisi tersebut harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan pekerja melalui dialog dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan itu, ia turut memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan bersama pemerintah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Salah satu kasus yang disinggung adalah rencana PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja di sebuah perusahaan yang akhirnya dapat dicegah setelah dilakukan dialog bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak terkait.
Ia juga menyebut berbagai persoalan hubungan industrial yang selama ini tertunda mulai mendapatkan penyelesaian melalui komunikasi yang intensif antara serikat pekerja dan pemerintah.
Selain itu, pemerintah dijadwalkan akan mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk memetakan sektor-sektor industri yang berpotensi mengalami gejolak, termasuk industri otomotif.
Rakernas KSPI 2026 mengusung tema “Pemerintahan Bersih, Buruh Sejahtera”. Forum yang berlangsung selama dua hari, 23–24 Juni 2026, menjadi wadah konsolidasi nasional bagi seluruh elemen KSPI untuk menyusun arah perjuangan organisasi ke depan.
Di akhir pidato sambutannya, Said Iqbal kembali menegaskan keyakinannya bahwa pemerintahan yang bersih akan menghasilkan kesejahteraan bagi kaum pekerja.
“Intinya, kekuasaan yang digunakan dengan baik akan menciptakan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih pasti akan menciptakan buruh yang sejahtera,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com