Jakarta, KPonline-Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan sekadar angka di layar monitor para ekonom atau grafik merah di pasar keuangan. Bagi kelas pekerja, anjloknya rupiah bisa menjadi tanda bahaya yang perlahan membuka pintu pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran diberbagai sektor industri.
Ketika kurs rupiah terus tertekan hingga menyentuh kisaran Rp17.500–Rp17.600 per dolar AS, dampaknya langsung terasa di lantai produksi pabrik. Sebab faktanya, sebagian besar industri manufaktur di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor, mesin produksi impor, hingga biaya operasional yang menggunakan acuan dolar.
Untuk diketahui, bahwa sekitar 70 persen bahan baku industri manufaktur nasional masih berasal dari luar negeri. Sementara biaya bahan baku sendiri menyumbang lebih dari separuh struktur biaya produksi perusahaan. Artinya sederhana: ketika dolar naik, biaya produksi ikut meledak.
Dan ketika biaya produksi melonjak sementara daya beli masyarakat mulai melemah, perusahaan biasanya mulai mencari jalan aman. Sayangnya, jalan aman versi perusahaan hampir selalu berarti efisiensi tenaga kerja.
Yakni, mulai dari pengurangan jam kerja, merumahkan buruh, tidak memperpanjang kontrak, hingga PHK massal.
Yang paling rentan tentu sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, makanan-minuman, hingga industri komponen otomotif. Sektor-sektor ini selama bertahun-tahun hidup dari ketergantungan bahan baku impor dan pasar ekspor yang fluktuatif.
Ironisnya, buruh sering kali menjadi pihak pertama yang dikorbankan, padahal mereka bukan penyebab krisis.
Para pekerja tidak menentukan kurs dolar. Buruh tidak mengatur kebijakan impor. Buruh juga bukan pihak yang membuat industri nasional terlalu lama bergantung pada bahan baku luar negeri. Namun setiap badai ekonomi datang, kelas pekerja selalu berada di garis depan penderitaan.
Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya fondasi industri nasional. Bertahun-tahun pemerintah berbicara tentang hilirisasi, substitusi impor, dan penguatan industri domestik. Namun realitas di lapangan menunjukkan ketergantungan terhadap bahan baku luar negeri masih sangat tinggi. Ketika rupiah melemah, industri nasional langsung limbung.
Dalam banyak kasus, perusahaan juga menghadapi dilema berat. Pendapatan mereka diperoleh dalam rupiah, tetapi biaya produksi dibayar dengan dolar. Margin keuntungan menyusut tajam. Bahkan beberapa industri terpaksa menahan ekspansi dan mengurangi produksi demi bertahan hidup.
Jika kondisi ini berlangsung panjang tanpa intervensi serius pemerintah, maka ancaman PHK besar-besaran bukan lagi sekadar prediksi, melainkan tinggal menunggu waktu.
Pertanyaannya sekarang apakah pemerintah hanya akan menunggu gelombang PHK datang lalu sibuk membentuk satgas lagi?
Sebab pengalaman selama ini menunjukkan penanganan pemerintah sering terlambat. Ketika buruh sudah kehilangan pekerjaan, baru muncul bantuan sosial, pelatihan kerja, atau janji penciptaan lapangan kerja baru. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah langkah pencegahan sebelum ribuan bahkan jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian.
Pemerintah seharusnya mulai serius membangun kemandirian industri nasional. Ketergantungan pada impor bahan baku harus dikurangi secara nyata, bukan sekadar slogan pidato. Industri dalam negeri harus diperkuat dari hulu sampai hilir agar tidak terus menjadi korban gejolak dolar.
Selain itu, perlindungan terhadap buruh juga harus diperketat. Jangan sampai perusahaan menjadikan pelemahan rupiah sebagai alasan mudah untuk memangkas hak pekerja tanpa transparansi kondisi keuangan yang sebenarnya.
Karena dalam banyak kasus, efisiensi sering kali hanya menyasar buruh kecil, sementara jajaran direksi tetap menikmati bonus besar.
Kekhawatiran publik terhadap potensi PHK massal juga mulai ramai dibicarakan di berbagai forum dan media sosial. Banyak warga masyarakat menilai kondisi ekonomi saat ini semakin berat, terutama setelah rupiah terus tertekan dan harga kebutuhan naik.
Pada akhirnya, anjloknya nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap banyak hal atau persoalan. Mulai dari dapur buruh, uang sekolah anak pekerja, cicilan rumah, hingga masa depan jutaan keluarga kelas pekerja.
Dan jika negara gagal mengantisipasi keadaan ini, maka lagi-lagi buruhlah yang harus membayar mahal setiap krisis yang terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com