Batam,KPonline – Rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam hari ini (29/8) sudah memasuki rapat yang ke-9. Rapat yang di gelar di kantor disnaker Batam ini membahas kelanjutan sektor unggulan yang ada di kota Batam.
Sebelumnya dalam pertemuan ke 8 anggota DPK telah berkunjung ke BPS , BI maupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Anggota DPK unsur buruh Ramon mengatakan bahwa agenda hari ini adalah membahas data data yang kemarin di kumpulkan saat kunjungan ke berbagai instansi tersebut.
Seperti di ketahui selain berdasarkan KBLI, pembahasan sektor unggulan juga akan mempertimbangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar yang mana jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di Batam ini akan menentukan sektor mana saja yang unggul maupun dari data lainnya.
Dari data tersebut di ketahui bahwa di tahun 2019 ini sektor galangan tengah mengalami penurunan , sedangkan sektor pengolahan termasuk elektronik mengalami peningkatan.
Sementara perwakilan DPW FSPMI Kepri , Otong Sutisna yang ikut mengawal rapat DPK menambahkan bahwa masalah terbesar tentang UMSK selama ini adalah tidak adanya kesepakatan bipartite. Karenanya semua upaya yang tengah di lakukan saat ini akan semakin kuat jika ada kesepakatan bipartite antara pengusaha dan buruh.
“Jika tidak ada maka pemerintah dalam hal ini gubernur akan kesulitan dan bahkan tidak mau menandtangani besaran UMSK seperti yang terjadi pada UMSK 2019 ini, yang hingga kini tidak tahu kemana keberadaan benda tersebut” Pungkas Otong (Ahmad)
