Bekasi, KPonline – Program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk melakukan pembinaan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah, seperti nakal, bolos sekolah, tawuran, geng motor, dan merokok, dengan membawa mereka ke barak militer, telah menuai kontroversi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga hak asasi manusia (HAM) telah menyatakan penolakan terhadap program ini.
Menurut KPAI dan HAM, program ini dapat melanggar hak-hak anak dan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada psikologis dan fisik anak. Mereka khawatir bahwa pembinaan di barak militer dapat bersifat represif dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa KPAI dan HAM lebih bersuara lantang ketika ada program pembinaan, tetapi terkesan diam ketika terjadi tawuran, geng motor, dan kenakalan anak lainnya yang menimbulkan korban jiwa. Banyak yang berharap bahwa KPAI dan HAM dapat memberikan solusi yang lebih konstruktif dan tidak hanya menolak program Gubernur Jawa Barat tanpa menawarkan alternatif.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berpendapat bahwa pembinaan di barak militer dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kenakalan pelajar.
Ia berharap bahwa dengan pembinaan ini, pelajar-pelajar dapat diarahkan ke jalur yang lebih positif dan produktif. Program ini meletakkan mental bagi generasi muda, membentuk karakter bagi generasi muda.
“Menjadi lucu para pemangku jabatan di negeri ini, ketika akan dibentuk karakter untuk anak namun malah banyak pendapat kontra tanpa memberikan solusi,” kata Dedi. (Yanto)