Pilpres ,Kemenangan Isu Buruh

Pilpres ,Kemenangan Isu Buruh
may day 2014 ( tribunews)

Hiruk Pikuk pemilu legislatif sudah berakhir dan hasilnya sudah secara resmi di umumkan oleh KPU. Sekarang masyarakat Indonesia disuguhkan oleh drama koalisi menjelang pilpres.

Manuver-manuver politik kandidat capres menjadi menu utama dipemberitaaan. Tapi selama pemilihan legislatif dan menjelang pilpres ada fenomena menariknya yaitu mencuatnya isu buruh dalam kampanye pileg maupun pilpres oleh partai dan kandidat calon presiden, isu yang sudah lama dilupakan oleh elite politik negeri ini.

Bacaan Lainnya

Pasca gerakan buruh Dari Pabrik ke Publik dan Gerakan Buruh Go Politik, buruh yang biasanya menjadi warga negara kelas dua kini mulai mendapat tempat tersendiri di ranah elite pengambil keputusan. Isu mengenai upah, jaminan sosial dan outsorsing kini dengan lantang disuarakan dalam kampanye-kampanye partai politik. Bahkan beberapa kandidat calon presiden dengan lantang menjanjikan kenaikan upah secara signifikan.  Setidaknya dalam konteks ini,gerakan buruh mendapatkan kemenangan besar karena isu buruh menjadi headline secara nasional.

Pasca May Day masyrakat yang awan mengenai duni ketenagakerjaan mulai memperbincangkan mengenai 10 tuntan buruh metal dan hingga hari ini, isu mengenai tuntutan buruh masih menjadi perbincangan luas di masyarakat.

10 tuntutan buruh yang menjadi isu Primadona di media media nasional tersebut adalah :

1. Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 % dan Revisi KHL menjadi 84 Item.
2. Tolak Penangguhan Upah Minimum
3. Jalankan Jaminan Pensiun Wajib bagi buruh pada Juli 2015.
4. Jalankan Jaminan Kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut permenkes 69/2013 tentang tarif, ganti INA CBG’s dengan Fee For Service, audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
5. Hapus Outsourcing, khususnya outsourcing di BUMN dan pengangkatan sebagai pekerja tetap seluruh pekerja Outsourcing.
6. Sahkan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI No 39/2004.
7. Cabut UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan.
8. Angkat Pegawai dan guru Honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp 1 Juta per orang/per bulan dari APBN untuk Guru Honorer.
9. Sediakan Transportasi Publik dan perumahan Murah untuk Buruh.
10. Jalankan Wajib belajar 12 Tahun dan bea siswa untuk anak Buruh hingga Perguruan Tinggi

Kini menjelang Pemilihan Presiden gerakan buruh sibuk melakukan konsolidasi untuk memenangkan calon Presiden yang berani memperjuangkan tuntutan mereka. (gue)

Pos terkait