Jakarta, KPonline–Jamkeswatch FSPMI mengkritisi kebijakan penonaktifan jutaan peserta BPJS Kesehatan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bagi Jamkeswatch yang setiap hari berada di garis depan mendampingi pasien di rumah sakit, persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan persoalan kemanusiaan yang secara langsung mengancam hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Data menunjukkan terdapat 58,32 juta peserta BPJS Kesehatan berstatus nonaktif. Dari jumlah tersebut, 13,48 juta peserta dinonaktifkan karena menunggak iuran, sementara 44,84 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan akibat pembaruan dan verifikasi data pemerintah. Angka yang sangat besar ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Di lapangan, Jamkeswatch FSPMI menemukan banyak warga baru mengetahui status kepesertaannya telah dinonaktifkan ketika sudah berada di rumah sakit. Tidak sedikit pasien yang sedang membutuhkan tindakan medis, ibu hamil yang akan melahirkan, penderita penyakit kronis yang harus menjalani pengobatan rutin, hingga pekerja dan keluarganya terpaksa menghadapi kepanikan karena pelayanan kesehatan terhambat akibat status kepesertaan yang mendadak tidak aktif.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan administrasi masih menjadi ancaman nyata bagi pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Negara seharusnya hadir memberikan kepastian perlindungan, bukan justru membiarkan rakyat menjadi korban akibat lemahnya sinkronisasi data, birokrasi yang berbelit, dan minimnya pemberitahuan kepada peserta.
Jamkeswatch menilai pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional maupun proses verifikasi penerima bantuan iuran memang penting dilakukan. Namun, proses tersebut tidak boleh mengorbankan masyarakat yang benar-benar berhak memperoleh jaminan kesehatan. Validasi data harus dilakukan secara akurat, transparan, dan melibatkan pemerintah daerah agar tidak terjadi salah sasaran yang berujung pada penonaktifan peserta secara sepihak.
Yang lebih memprihatinkan, banyak peserta tidak pernah menerima pemberitahuan sebelum kepesertaannya dinonaktifkan. Akibatnya, mereka dipaksa mengurus berbagai persyaratan administrasi ketika kondisi kesehatannya justru membutuhkan penanganan segera. Situasi ini menunjukkan pelayanan publik belum sepenuhnya berpihak kepada keselamatan masyarakat.
Bagi kalangan buruh, persoalan tersebut memiliki dampak yang lebih kompleks. Jamkeswatch FSPMI kerap menemukan pekerja kehilangan akses BPJS Kesehatan akibat perubahan status hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, maupun kelalaian perusahaan dalam menjalankan kewajiban membayar iuran. Ketika perlindungan negara berjalan lambat, buruh kembali menjadi kelompok yang paling rentan menanggung akibatnya.
Karena itu, Jamkeswatch FSPMI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah harus membuka secara transparan alasan penonaktifan, memperjelas mekanisme pengajuan keberatan, serta memastikan proses aktivasi kembali dapat dilakukan secara cepat tanpa menghambat pelayanan medis.
Selain itu, pemerintah perlu membangun sistem peringatan dini kepada peserta sebelum penonaktifan dilakukan, memperkuat integrasi data antarlembaga, serta melibatkan organisasi masyarakat dan serikat pekerja dalam pengawasan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, bukan hak yang dapat hilang hanya karena persoalan administratif. Program Jaminan Kesehatan Nasional akan kehilangan makna apabila jutaan rakyat dipaksa menghadapi ketidakpastian saat mereka sedang berjuang mempertahankan hidup. Negara harus memastikan tidak ada satu pun warga yang kehilangan akses pelayanan kesehatan akibat lemahnya tata kelola birokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com