Pembentukan Task Force Tax Amnesty Dinilai Tak Efektif

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline – Presiden Joko Widodo membentuk satuan tugas (task force) dalam rangka implementasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dasar hukum satgas tersebut yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomer 32 Tahun 2016 yang ditandatangi Presiden pada 4 Oktober 2016 lalu.

Seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada Selasa (11/10/2016), satuan tugas tax amnesty terdiri dari empat tim yakni tim pengarah, tim bidang teknis, tim bidang repatriasi, dana dalam negeri, dan investasi, serta tim bidang hukum.

Bacaan Lainnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani didaulat oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas “Tax Amnesty”. Salah satu tugasnya yakni memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka koordinasi antar unit atau instansi terkait pelaksanaan teknis penempatan dana repatriasi.

Sedangkan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi ditunjuk Presiden sebagai Ketua Teknis dan Administrasi Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Selain melibatkan jajaran Kementerian Keuangan, Satgas tersebut juga diisi oleh pejabat kementerian dan lembaga lain. Diantaranya yakni Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri (Menlu), Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, hingga Kapolri. Bahkan, pejabat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga dilibatkan dalam Satgas tax amnesty tepatnya di tim bidang repatriasi, dana dalam negeri, dan investasi, serta tim bidang hukum.

Setiap ketua, wakil Ketua, hingga anggota Satgas Pengampunan Pajak dan pihak atau pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan Gugus Tugas Pengampunan Pajak, wajib menjaga kerahasiaan, keterangan, data, dan atau atau informasi yang digunakan untuk pelaksanaan tugas.

Menanggapi pembentukan task force tersebut, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mempertanyakan urgensi pembetukan gugus tugas (task force) amnesti pajak. Pasalnya, lingkup tugas task force tersebut sudah tercakup dalam Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak yang memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dijalankan.

“Kalau (Keppres) task force isinya cuma begitu sebenarnya semua sudah ada di UU. Apa urgensinya? Keppres itu hanya lebih kepada memberikan jaminan,”, tutur Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (10/10) malam.

Dalam Keppres 32, Jokowi membentuk tiga gugus tugas amnesti pajak yang dibimbing oleh satu tim pengarah. Masing-masing gugus tugas memiliki bidang tersendiri yaitu bidang teknis dan administrasi pelaksanaan pengampunan pajak; bidang repatriasi, dana yang berada di dalam negeri, dan investasi; dan terakhir, bidang hukum.

Menurut Enny, tugas task force seharusnya lebih fokus untuk mencapai target repatriasi amnesti pajak yang saat ini masih minim. Hingga pukul 8 pagi ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat komitmen repatriasi peserta amnesti pajak baru mencapai Rp143 triliun. Padahal target yang digadangkan sebelumnya mencapai Rp1.000 triliun.

“Harusnya task force ini fungsinya adalah mengkoordinasikan agar di waktu yang masih tersisa ini repatriasi ini bisa dikejar,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Enny, tugas task force juga mencakup upaya pemerintah dalam menjamin bahwa aset repatriasi wajib pajak bisa ditempatkan di sektor-sektor produktif.

“Pemerintah harus memastikan bahwa penempatan dana di peserta tax amnesty itu juga mempunyai manfaat dan fungsi-fungsi yang produktif. Artinya, instrumen dalam pemilihan penempatan dana itu juga yang harus dikoordinasikan agar masuk kepada sektor-sektor produktif,” ujarnya.

Lebih lanjut, meskipun Enny tidak menganggap pembentukan task force sebagai hal mubazir, Enny menilai bahwa task force tidak akan efektif dalam mencapai target amnesti pajak di waktu yang tersisa hingga program ini berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang.

“Kalau mubazir ya mungkin tidak, tetapi tidak efektif dalam menyelesaikan sisa tanggung jawab atau sisa target dari pemerintah yang belum tercapai. Kalau task force-nya seperti itu sih nggak punya dampak yang signifikan-signifikan amat untuk mencapai tujuan utama amnesti pajak,” ujarnya. (*)

Sumber:

– Kompas

– CNN Indonesia

Pos terkait