Jakarta,KPonline- Langkah Pemerintah Jokowi melakukan pembatasan sosial (sosial distance) sebagai salah cara antisipasi penyebaran Virus Corona bagai pepesan kosong alias angin lalu, faktanya jutaan buruh diwilayah Jabodetabek hingga hari ini masih tetap melakukan aktifitas bekerja dengan normal ditengah kian merebaknya kasus Covid-19.
Mereka harus bekerja dengan was-was Karena takut terjangkit, disisi lain perusahaan seolah-olah “cuci tangan” dengan hanya menambah prosedur tambahan dan menyediakan tempat dan sabun cuci tangan maka “pekerja sudah Aman” dan bisa bekerja seperti biasanya mengejar laba perusahaan.
Masih beroperasionalnya perusahaan dengan normal padahal sangat memiliki potensi besar terkena penyebaran Covid-19 ini menimbulkan keprihatinan dari pekerja.
” Pemerintah sepertinya setengah hati memerangi Virus Corona, buktinya Kami Masih harus bekerja . Kami masih harus mepet-mepet dijemputan, sengol sengolan diloker yang sempit, saat makan juga alat makan dari catering dipakai bergantian. Itu akan sama saja tidak menjaga jarak. Mana di pabrik juga banyak sachonya jadi potensi penularan sangat tinggi. Seharusnya pemerintah tegas,jangan cuma menghimbau tapi diliburkan sementara. Sambil disiapkan langkah2 antispasi. Jangan tunggu Korban dari buruh baru bereaksi”ujar Mohamad, buruh yang bekerja di kawasan Industri Bekasi.
” Malu rasanya dengan Slogan SAFETY FIRST / UTAMAKAN KESELAMATAN KERJA. Dengan Issue COVID-19 saat ini, yang sudah kehabisan cara untuk mencegahnya selain menghentikan operasional. Ingin rasanya mencopot tulisan-tulisan tersebut dan menggantinya dengan Safety First VS Productivity No. 1″ ujar Bambang, pekerja Di Bekasi.
Hal senada juga diungkapkan oleh Hermansyah, buruh yang juga praktisi K3. Dalam ungahan di media sosialnya, dia mengkritisi terkait masih banyak perusahaan yang beroperasi dengan normal padahal resiko penyebaran Virus Covid-19 sangat besar.
” Hari minggu kemarin ada salah seorang kawan dari sebuah perusahaan besar memberitahukan mengenai perusahaan tempatnya bekerja yang mulai melakukan rekayasa sistem kerja untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui jadwal kerja 1 hari kerja 1 hari libur, 2 hari kerja 1 hari libur dan 2 hari kerja 2 hari libur. Meskipun dalam kondisi kritis saat ini meliburkan pekerja untuk sekurangnya 14 hari untuk memutus rantai penyebaran covid-19 merupakan langkah yang diperlukan, setidaknya kabar rekayasa kerja ini cukup menggembirakan. Menjadi demikian, karena sementara ini tidak ada satupun baik edaran maupun keputusan dari pemerintah yang secara teknis serius tajam dan fokus di langkah memutus rantai penyebaran covid-19 melalui mengintruksikan kepada perusahaan untuk meliburkan sementara pekerjanya di rumah.” ujarnya
“Kabupaten Bekasi misalnya, terdapat sekitar 1.472.432 orang pekerja yang bekerja di sekitar 5000 an perusahaan yang sampai dengan saat ini masih bekerja seperti biasa, 8 jam per hari, 5 atau 6 hari dalam seminggu, bahkan beberapa perusahaan masih mengadakan pekerjaan lembur yang menempatkan pekerja beresiko terpapar covid-19 dan menularkannya kepada teman pekerjaan, keluarga dan lingkungannya masing-masing. menurut catatan setidaknya ada 55 juta pekerja formal di Indonesia.”
“Satu contoh sederhana, sampai saat ini saya belum mendengar perusahaan yang menambah jumlah kendaraan jemputannya, agar ada jarak aman bagi pekerja di jemputan. Andai ada satu orang pekerja yang terpapar covid 19, dimana pekerja tersebut diketahui menggunakan bis jemputan dengan puluhan pekerja lainnya, makan di kantin bersama-sama puluhan pekerja lainnya, menggunakan finger scan bersama-sama puluhan atau ratusan pekerja lainnya, bekerja selama 8 terus menerus dengan teman sebagiannya pulang ke rumah bertemu keluarga dan tetangga, kita tidak dapat membayangkan begitu rumitnya mengidentifikasi siapa saja dan berapa banyak orang yang akan terpapar.”jelas Hermansyah
“Iklim usaha perlu dijaga dengan baik, tetapi perlindungan bagi pekerja dan keberadaan umat manusia menjadi prioritas tertinggi yang tidak tergantikan.Selamatkan Pekerja dan Bangsa Indonesia” pungkasnya
