Malang, KPOnline – Setelah di dukung penuh oleh Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden No.1 tahun 2022. BPJS Kesehatan Regional Jatim kini tampaknya tengah melakukan segala upaya untuk mengoptimalkan seluruh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Salah satu upayanya adalah dengan menggelar sebuah acara yang bertema Sosialisasi Inpres Nomor 1 tahun 2022 dan audiensi dengan stakeholder dalam upaya mendukung pelaksanaan program JKN KIS di Hotel Atria Kota Malang, (29-30/03/2022).
Dalam agenda tersebut, seluruh kepala bidang dari masing-masing kantor cabang BPJS Kesehatan yang ada di Jawa Timur serta pihak eksternal, yakni Jamkeswatch beserta BPJS Watch turut pula di hadirkan. Harapannya agar sosialisasi tersebut bisa terserap hingga kepada masyarakat.
Adapun beberapa poin inti yang di sampaikan dalam acara tersebut adalah :
1. Sosialisasi Inpres No. 1/2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Perkenalan dengan kepala cabang dan kepala bidang BPJS Kesehatan di seluruh Jawa Timur untuk membangun sinergitas.
3. Menyelaraskan persepsi, langkah dan tujuan diantaranya adalah korelasi sistem ketenagakerjaan, perluasan kepesertaan dan penegakan kepatuhan.
Menurut data dari pihak BPJS Kesehatan, capaian UHC di Jawa Timur saat ini sudah mencapai angka 78,99%, hal itu di peroleh dan juga akan bisa di tingkatkan seiring adanya dukungan dari Presiden melalui produk hukum Inpres No. 1 tahun 2022, serta diperlukan juga keterlibatan semua stakeholder terkait.
Dalam sambutan Kepala Deputi Wilayah BPJS Kesehatan Jawa Timur, I Made Puja Yasa menegaskan posisi Inpres dan pentingnya sinergitas dengan seluruh stakeholder.
“Inpres optimalisasi ini harus diselaraskan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Sinergitas dan komitmen seluruh stakeholder sangat diperlukan, termasuk Jamkeswatch dan BPJS Watch yang telah mendukung program JKN dari awal”, Kata Puja.
Serikat pekerja FSPMI melalui sayap organisasinya yaitu Jamkeswatch, turut mendapat apresiasi dan keberadaannya masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan capaian target UHC dan monitoring pelaksanaan di lapangan.
Ketua Koordinator Wilayah Jamkeswatch Jawa Timur sekaligus pengurus DPW FSPMI Jawa Timur Nuruddin Hidayat menjelaskan,
“Berapa kalipun Inpres diterbitkan, kalau tanpa dukungan dan komitmen semua pihak ya percuma saja. Melalui acara ini, kita memberikan masukan dan saran, terutama dalam sistem ketenagakerjaan yang masih banyak gagal paham”, Ujar Nuruddin.
BPJS Kesehatan menilai relawan Jamkeswatch yang telah terdapat di 10 kabupaten/kota sebagai mitra strategis dalam memberikan masukan dan kritik di luar jaringan internal. Seperti contohnya beberapa advokasi kebijakan, anggaran maupun kasuistik yang telah terjadi di masyarakat.
Semua sepakat bahwa agenda seperti ini akan terus konsisten di adakan oleh badan penyelenggara jaminan kesehatan milik negara tersebut, agar segala perkembangan dan temuan kasus di berbagai segmen (kepesertaan, pelayanan, kebijakan, dsb) bisa di evaluasi secara bersama.(Bobby)
