NPWP Pesta Demokrasi Berdampak Buruk Pada Kehidupan Buruh, Ini Kata Anto Bangun Ketua KC Labuhanbatu

NPWP Pesta Demokrasi Berdampak Buruk Pada Kehidupan Buruh, Ini Kata Anto Bangun Ketua KC Labuhanbatu

Medan, KPonline, – NPWP kali ini tidak membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak, tetapi Nomor Piro Wani Piro (Nomor Berapa Berani Berapa) yang erat kaitannya dengan serangan fajar saat berlangsungnya pesta Demokrasi yang baru lalu maupun sebelumnya utamanya untuk para kaum Buruh.

 

“Senyum sumringah terlihat dari bibir sebagian Buruh saat menjelang fajar menerima lembaran rupiah dari para germo politik, tanpa pernah memperhitungkan dampak dari lembaran rupiah yang tidak seberapa jumlahnya berimplikasi langsung kepada nasibnya sebagai Buruh lima tahun kedepan.

 

Pesta demokrasi telah usai elit politik yang dipilih Buruh atas dasar lembaran rupiah yang tidak seberapa jumlahnya menang terpilih dengan jumlah suara yang sangat signifikan, harapannya untuk menjadi ketua parlemen atau setidaknya menjadi ketua fraksi terbuka luas, tawa dan seyum sumringah menghuasi wajahnya, hati kecilnya berkata ” Miliyaran Rupiah modal yang kugelontorkan untuk menang dalam pertarungan tidak sia-sia dan lima tahun menjabat, dari gaji dan tunjangan ditambah sedikit korupsi dana proyek akan kembali seluruhnya, Alhamdulillah ya Allah ucapnya bersyukur”

 

Dilain sisi sekumpulan germo politik yang kapasitasnya sebagai team sukses, tertawa ria sambil menikmati daging kambing guling dan beberapa botol arak, serempak mereka berkata, ” Bos pasti dapat beberapa paket proyek bernilai ratusan juta, hidup kita pasti bahagia”

 

Harapan Buruh kepada elit politik yang menang pada pesta demokrasi yang dipilihnya berdasarkan lembaran rupiah akan melakukan keberpihakan kepadanya, harapan ini tentu tidak akan pernah menjadi kenyataan tidak ubahnya seperti mimpi disiang hari, alasan lain adalah tentang wakil rakyat, yang sesungguhnya tidak pernah ada, yang ada itu adalah wakil partai politik yang mengaku sebagai wakil rakyat, dan ketika terpilih mereka lebih mengutamakan kepentingan partai politiknya, kepentingan pribadi dan kelompoknya.

 

Mereka wajib tunduk kepada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dipartai politiknya, dari mulai AD/Art, keputusan musyawarah, peraturan dan keputusan partai politiknya, serta keputusan ketua umumnya, yang coba-coba berani menentang dan membangkan pasti direshuffle.

 

Hari ini lahir sebuah kebijakan dari pemerintah, yang sama sekali tidak berpihak kepada Buruh, beban upah se makin membengkak tidak sebanding dengan persentase kenaikan upah dan harga-harga kenaikan kebutuhan pokok dasar hidup yang terdiri dari 64 Komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, bagi Buruh lajang.

 

Buruh tidak pernah menyadari bahwa upah minimum yang diterimanya sertiap bulan perhitungannya sebagai Buruh lajang tanpa ada tunjangan untuk istri dan anak-anaknya, dan kalaupun ada tunjangan untuk istri dan anak-anaknya dan tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kapasitasnya sebagai hak yang diperjanjikan dan bila kondisi keuangan perusahaan tidak lagi memiliki kemampuan bayar maka seluruh tunjangan tersebut akan dihapuskan.

 

Menolak kebijakan pemerintah ratusan hingga ribuan Buruh kemudian melakukan aksi hingga jalanan macat dan terganggunya kepentingan publik, sebagian publik yang terganggu kepentingannya mengumpat dan memaki dan harapan mendapatkan simpati dan dukungan dari publik atas aksi buruh pupus seketika.

 

Kaum Buruh tidak pernah melakukan evaluasi terkait beberapa kali aksi yang dilakukannya tidak merubah kebijakan yang sudah digulirkannya diantaranya tuntutan merubah dan membatalkan undang- undang tentang cipta kerja.

 

Buruh yang lemah tidak pernah sadar dari kelemahannya bahwa sesungguhnya tujuan dan kepentingan dari sebuah aksi hanyalah untuk membesarkan onkum yang merencanakan/memprakarsai dilakukannya sebuah aksi.

 

Sebuah pertanyaan mendasar yang wajib dijawab oleh semua Buruh khususnya yang menerima imbalan rupiah dengan menjual suara, kenapa harus menjadi munafik, bukankah semua kebijakan yang lahir berdasarkan keputusan politik, dan ketika elit politik menawarkan sejumlah uang komitmen apa yang kalian bangun.

 

Buruh yang cerdas dan menolak sejumlah uang dari elit politik saat berlangsungnya pesta demokrasi, adalah Buruh yang paham dan mengerti bahwa ” Sebuah perubahan hanya dapat dilakukan dengan merebut kekuasaan” artinya Buruh wajib memiliki wakil yang cukup diparlemen.

 

” Buruh adalah Buruh yang memang kodratnya untuk ditindas diperas dan dibodohi”

Syukuri dan nikmati saja ketertindasan itu, sebab dialahir karena pilihanmu. (MP)