Opini Oleh : Yanto (Sekretaris I PP SPLP FSPMI)
November dan Desember bukan sekadar dua bulan menjelang pergantian tahun. Bagi kaum buruh Indonesia, keduanya merupakan bulan yang menentukan masa depan kesejahteraan pekerja. Pada periode inilah perjuangan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) memasuki tahap paling krusial.
Di balik angka-angka yang dibahas dalam meja perundingan, ada jutaan buruh yang menggantungkan harapan. Ada keluarga yang menunggu kepastian apakah penghasilan tahun depan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan, ada kebutuhan pangan yang terus meningkat, biaya kesehatan, cicilan rumah, transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya.
Karena itu, upah bukan sekadar angka dalam slip gaji. Upah adalah persoalan keberlangsungan hidup, martabat, dan masa depan keluarga buruh.
Pada November, serikat pekerja harus memperkuat barisan, menyatukan sikap, membangun argumentasi, serta menyiapkan strategi perjuangan. Aspirasi buruh harus disampaikan dengan landasan data dan kajian yang kuat, bukan sekadar tuntutan tanpa dasar.
Sementara itu, Desember menjadi momentum untuk mengawal setiap proses pengambilan keputusan. Jangan sampai rekomendasi yang telah diperjuangkan di tingkat daerah kehilangan makna ketika memasuki meja pengambil kebijakan. Jangan pula sampai suara buruh hanya menjadi pelengkap dalam proses penetapan upah.
Di sinilah pentingnya peran organisasi serikat pekerja. Serikat pekerja tidak cukup hanya hadir ketika aksi demonstrasi berlangsung. Serikat harus mampu menguasai data, memahami regulasi, membaca kondisi ekonomi, menyusun strategi advokasi, serta mengawal setiap tahapan kebijakan pengupahan.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: perjuangan upah bukan hanya tentang mengejar persentase kenaikan.
Kenaikan upah harus mampu menjaga daya beli pekerja. Jangan sampai upah naik, tetapi harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, dan kebutuhan lainnya meningkat lebih cepat. Secara nominal penghasilan bertambah, tetapi secara nyata kemampuan buruh memenuhi kebutuhan hidup justru semakin tergerus.
Lebih jauh lagi, perjuangan UMSK harus mendapatkan perhatian serius. Pekerja di sektor tertentu memiliki karakteristik pekerjaan, risiko, keterampilan, dan tanggung jawab yang berbeda. Karena itu, pengupahan sektoral menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan dan penghargaan terhadap kontribusi pekerja.
Perjuangan ini tentu tidak selalu mudah. Akan ada perbedaan pandangan, tarik-menarik kepentingan, bahkan kemungkinan munculnya kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan buruh. Tetapi, justru dalam situasi seperti itulah kedewasaan organisasi dan kekuatan solidaritas diuji.
Jangan biarkan perbedaan pendapat melemahkan persatuan. Jangan biarkan kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan bersama. Sebab, pengusaha dan pemerintah akan selalu memiliki ruang untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Maka buruh pun harus memiliki kekuatan organisasi yang mampu menjaga dan memperjuangkan hak-haknya.
Buruh harus sadar bahwa kesejahteraan tidak akan datang hanya dengan berharap. Ia membutuhkan perjuangan yang terorganisasi, keberanian menyampaikan aspirasi, kecerdasan membaca kebijakan, dan solidaritas yang kokoh.
November dan Desember adalah momentum untuk membuktikan bahwa gerakan buruh bukan sekadar kumpulan massa, melainkan kekuatan sosial yang memiliki gagasan, data, sikap, dan tujuan yang jelas.
Pada akhirnya, yang diperjuangkan bukan semata-mata angka kenaikan upah. Yang diperjuangkan adalah kehidupan yang lebih layak, keluarga yang lebih sejahtera, anak-anak yang memiliki masa depan lebih baik, serta pekerja yang dapat hidup bermartabat dari hasil keringatnya sendiri.
“Upah layak bukan hadiah dari siapa pun. Kesejahteraan bukan belas kasihan. Keduanya adalah hak yang harus diperjuangkan dan dikawal bersama”
Maka, November–Desember harus menjadi bulan perjuangan. Saatnya buruh bersatu, bergerak, dan mengawal setiap keputusan pengupahan. Karena ketika buruh berhenti mengawal, kepentingan buruh bisa saja ditinggalkan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com