Mengintip Aturan Mogok Kerja di Negeri Dayana

  • Whatsapp

Jakarta,KPonline – Siapa tak kenal Dayana, gadis asal Kazakhstan mendadak viral di dunia maya gara-gara nekat mengajak nikah YouTuber asal Pekanbaru Fiki Naki beberapa waktu lalu.

Seperti yang diketahui, Fiki Naki dikenal membuat konten ngobrol bareng orang-orang di berbagai negara secara virtual. M. Fiqih Ayatullah alias Fiki Naki mengunggah video percakapannya dengan Dayana dari video chat Ome TV ke akun Youtube-nya.

Bacaan Lainnya

Karena pengunggahnya seorang Youtuber, yang tentunya sudah punya subscriber banyak, lantas video dengan cepat ditemukan dan disaksikan para peselancar dunia maya.

Pembaca pasti tahu bagaimana kelakukan netizen Indonesia. Tidak cukup menonton video, mereka juga gesit melacak keberadaan Dayana di dunia maya, mencari nama akun media sosial pribadinya.

Netizen +62 juga berhasil menjadikan akun Instagram Dayana terverifikasi (bercentang biru) dan ber-follower lebih dari satu juta. Sekarang sudah 1,3 juta follower.

Dan masih ada lagi. Gara-gara namanya menanjak populer, Dayana yang juga sedang sibuk kuliah ditawari kerjasama oleh beberapa perusahaan untuk meng-endorse produk mereka.

Lupakan Dayana, Kita beralih ke perlindungan buruh di sana. di Kazakhstan, hak untuk mogok kerja diakui oleh Konstitusi Kazakhstan . Undang-Undang tentang Perselisihan dan Pemogokan Kerja Bersama tahun 1996 mengatur prosedur yang berlaku untuk melakukan mogok.

Di kutip dari ILO.org Pasal 1 undang-undang ini mendefinisikan mogok sebagai ikatan penuh atau sebagian karyawan (tidak hadir di tempat kerja, tidak memenuhi tugas kerja) oleh anggota kolektif kerja, baik selama jangka waktu tertentu atau sampai klaim tertentu diajukan.

Partisipasi dalam mogok bersifat sukarela dan tidak ada individu yang dapat dipaksa untuk berpartisipasi atau menolak partisipasi dalam mogok (Pasal 11 Undang-Undang tentang Sengketa dan Pemogokan Kerja Bersama).

Keputusan untuk mengumumkan pemogokan dibuat melalui rapat umum (konferensi) karyawan suatu perusahaan dan dianggap diambil jika tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah total karyawan perusahaan.

Pemberitahuan tertulis tentang aksi mogok yang akan datang harus diserahkan kepada pemberi kerja setidaknya 15 hari sebelumnya (Pasal 12 Undang-Undang tentang Perselisihan dan Pemogokan Kerja Bersama).

Selama pemogokan, layanan esensial minimum, yang penghentiannya dapat menimbulkan ancaman langsung terhadap kehidupan dan kesehatan penduduk harus dipastikan. Daftar layanan tersebut ditentukan oleh masing-masing badan negara bagian (Pasal 16 Undang-Undang tentang Perselisihan dan Pemogokan Kerja Bersama).

Sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang tentang Perselisihan dan Pemogokan Kerja Bersama, mogok dapat dianggap ilegal dalam kasus-kasus berikut:

Ketika pemogokan memiliki motivasi politik (seperti klaim untuk mengubah tatanan konstitusional, pembubaran badan negara, dll.)

Ketika mogok diumumkan tanpa mengikuti prosedur, yang ditentukan oleh hukum (seperti pemberitahuan tertulis sebelumnya tentang mogok yang akan datang, dll.).

Keputusan untuk menyatakan mogok tidak sah dapat diambil oleh pengadilan masing-masing. Partisipasi dalam pemogokan legal tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran disiplin ketenagakerjaan atau sebagai dasar pemutusan kontrak.

Pemberi kerja memiliki hak untuk tidak membayar upah kepada karyawan selama mereka berpartisipasi dalam aksi mogok (Pasal 17 Undang-Undang tentang Perselisihan dan Pemogokan Kerja Bersama)

Undang-undang Perburuhan Kazakhstan juga mengatur prosedur penyelesaian yang berbeda tergantung pada apakah perselisihan tersebut bersifat individu atau kolektif. Penyelesaian perselisihan individu sebagian besar diatur oleh UU Ketenagakerjaan, sedangkan perselisihan perburuhan secara kolektif diselesaikan sesuai dengan dua undang-undang, yaitu UU Sengketa dan Pemogokan Kerja Bersama, dan UU Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa perselisihan dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara para pihak atau melalui pengadilan yurisdiksi umum (Pasal 97 LL). Undang-Undang tentang Perselisihan dan Pemogokan Kerja Bersama memberikan beberapa kemungkinan khusus untuk menyelesaikan perselisihan kerja bersama, seperti arbitrase perburuhan (Pasal 6 Undang-Undang tentang Perselisihan dan Pemogokan Kerja Bersama) dan mediasi (Pasal 7 Undang-Undang tentang Perselisihan dan Pemogokan Kerja Bersama) .

Menurut Pasal 98 UU Ketenagakerjaan, perselisihan perburuhan dapat dipertimbangkan oleh komisi konsiliasi jika para pihak mencapai kesepakatan tersebut. Komisi konsiliasi dibentuk atas dasar paritas dari jumlah perwakilan pemberi kerja dan pekerja yang sama berdasarkan keputusan bersama dari para pihak. Perwakilan karyawan dipilih untuk komisi konsiliasi melalui rapat umum (konferensi) . Perwakilan pemberi kerja ditunjuk oleh direktur perusahaan.

Pos terkait