KSPI Jawa Timur Gelar Aksi dan Audiensi, Desak UMP 2027 Ditetapkan Sebesar Rp3,74 Juta Sesuai KHL

KSPI Jawa Timur Gelar Aksi dan Audiensi, Desak UMP 2027 Ditetapkan Sebesar Rp3,74 Juta Sesuai KHL

Surabaya, KPonline – Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (PERDA KSPI) Provinsi Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa yang dilanjutkan dengan audiensi bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Jumat (20/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, massa buruh secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.742.675.

 

Bacaan Lainnya

Tuntutan kenaikan upah tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Merujuk pada Pasal 139 ayat (1) dan ayat (4), penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara formula penghitungan upah minimum atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

 

Berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 serta White Paper Perhitungan KHL berbasis Susenas 2026 dengan metodologi ILO, nilai KHL Provinsi Jawa Timur tahun 2026 tercatat sebesar Rp3.742.675. Angka ini jauh melampaui hasil simulasi penghitungan UMP 2027 menggunakan formula dengan nilai alfa tertinggi (1), yang hanya menghasilkan angka Rp2.670.871. Oleh karena itu, pihak buruh menilai UMP 2027 wajib mengacu pada nilai tertinggi, yakni besaran KHL tersebut.

 

Selain UMP, PERDA KSPI Jawa Timur juga menuntut Gubernur Jawa Timur untuk wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 sesuai amanat Pasal 137 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, unsur serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) merekomendasikan besaran UMSP sebesar Rp3.929.808,75 atau lebih tinggi 5 persen dari usulan UMP 2027.

 

Adapun lima sektor dan subsektor yang diusulkan untuk mendapatkan penetapan UMSP meliputi:

* Perbankan Umum Konvensional

* Industri Semen

* Pembangkit Tenaga Listrik

* Pertambangan Emas dan Perak

* Industri Senyawa Nitrogen, Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kalium.

 

Dalam notulensi audiensi yang turut ditandatangani oleh perwakilan serikat pekerja (di antaranya Sigit Priyanto, Jazuli, Ardian S., Siswanto, dan Sungkowo AR), PERDA KSPI Jatim menegaskan bahwa tuntutan kenaikan upah ini bukan sekadar untuk meningkatkan pendapatan pekerja, melainkan instrumen vital dalam memperkuat perekonomian daerah. Kesejahteraan buruh yang meningkat diyakini akan mendongkrak daya beli masyarakat, memacu konsumsi rumah tangga, serta menggerakkan sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur.

 

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pihak buruh meminta agar segera difasilitasi untuk melakukan audiensi langsung dengan Gubernur Jawa Timur sebelum jadwal penetapan UMP 2027 resmi diputuskan. Pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur pun berkomitmen untuk menyampaikan seluruh poin hasil notulensi audiensi ini kepada Gubernur Jawa Timur.

Pos terkait