Bekasi, KPonline – Perjuangan buruh dalam mengawal penetapan upah minimum tahun 2027 di Kota Bekasi membuahkan hasil. Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi tahun 2027 disepakati mengalami kenaikan sebesar 8,1 persen atau mencapai sekitar Rp6,48 juta.
Angka tersebut diumumkan pada Jumat (20/11/2026) oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi di Kantor Disnaker, Jalan Ahmad Yani No. 13, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, setelah berlangsungnya sidang pleno pembahasan penetapan UMK.
Selain kenaikan UMK, pembahasan juga menghasilkan kesepakatan mengenai Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) dengan tambahan kenaikan berdasarkan kelompok sektoral, yaitu:
-
Sektoral 1: tambahan kenaikan 0,55 persen.
- Sektoral 2: tambahan kenaikan 0,45 persen.
- Sektoral 3: tambahan kenaikan 0,35 persen.
Pengumuman tersebut langsung disambut sorak sorai ratusan buruh yang sejak pagi telah berkumpul di depan Kantor Disnaker Kota Bekasi. Mereka mengawal jalannya sidang pleno sebagai bentuk komitmen dan perjuangan untuk memastikan penetapan upah yang layak bagi para pekerja.
Pengawalan ini dilakukan agar pembahasan upah tidak hanya mempertimbangkan kondisi dunia usaha, tetapi juga memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, serta kondisi ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan buruh dan keluarganya.
Kepala Disnaker Kota Bekasi menyampaikan bahwa kenaikan sebesar 8,1 persen tersebut merupakan hasil pembahasan dalam sidang pleno yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Menurutnya, besaran kenaikan tersebut telah mempertimbangkan kondisi perekonomian, produktivitas, serta kemampuan dunia usaha di Kota Bekasi yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri besar di Jawa Barat.
Sementara itu, Abdul Haris, S.H., selaku perwakilan serikat pekerja yang turut mengawal jalannya sidang pleno, menilai hasil tersebut merupakan bagian dari perjuangan bersama kaum buruh.
Meski angka yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan awal, ia mengapresiasi hasil pembahasan yang menghasilkan kenaikan UMK sekaligus tambahan kenaikan sektoral.
“Kami mengawal dari awal sampai pengumuman karena ini menyangkut nasib ribuan pekerja di Bekasi. Angka Rp6,48 juta ini kami terima sebagai hasil dari perjuangan bersama seluruh buruh Kabupaten/Kota Bekasi,” ungkap Abdul Haris.
Ia menegaskan bahwa pengawalan belum selesai. Setelah hasil pembahasan di tingkat kota, usulan UMK dan UMSK tersebut selanjutnya akan dibawa ke tingkat Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan proses persetujuan dan penetapan oleh Gubernur.
Seluruh elemen buruh Kabupaten/Kota Bekasi pun berencana kembali mengawal proses tersebut hingga ke Kantor Gubernur Jawa Barat.
Bagi kaum buruh, perjuangan upah tidak berhenti pada angka yang diumumkan dalam sidang pleno. Pengawalan hingga keputusan resmi gubernur menjadi bagian penting untuk memastikan hasil perjuangan tersebut benar-benar ditetapkan dan dapat diberlakukan.
“Perjuangan belum selesai. Buruh akan terus mengawal hingga UMK dan UMSK Kota Bekasi 2027 resmi disahkan,”pungkasnya