Surabaya, KPonline – Ada pemandangan menarik selepas pelaksanaan Shalat Jum’at di Masjid Baitul Haq, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jumat (20/11/2026). Di tengah aktivitas pengawalan perjuangan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027, para buruh terlihat membeli dagangan pedagang kecil yang berjualan di sepanjang pinggir jalan.
Ada makanan yang dibeli, minuman yang terjual, dan uang yang berpindah tangan.
Sebuah aktivitas sederhana, tetapi menyimpan pesan ekonomi yang sangat penting: ketika buruh memiliki daya beli, masyarakat kecil ikut menikmati hasilnya.
Pemandangan tersebut menjadi gambaran nyata bahwa perjuangan buruh tidak berdiri sendiri. Di balik tuntutan kenaikan upah, terdapat kepentingan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Buruh membutuhkan penghasilan layak untuk menghidupi keluarganya, sementara pedagang kecil membutuhkan daya beli masyarakat agar dagangannya terus terjual.
Dalam aksi pengawalan penetapan UMP Jawa Timur 2027 tersebut, rombongan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Tuban turut ambil bagian. Rombongan dikomandoi langsung oleh Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten Tuban, Duraji, SH.

Kehadiran FSPMI Tuban di Surabaya bukan sekedar memenuhi barisan aksi. Ini merupakan bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal kebijakan pengupahan agar tidak mengabaikan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.
Sebelumnya, Kamis (19/11/2026), FSPMI Tuban juga telah mengawal sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Tuban dalam pembahasan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tuban 2027.
Dua agenda tersebut menjadi satu rangkaian perjuangan yang saling berkaitan. Dari tingkat kabupaten hingga provinsi, FSPMI Tuban berupaya memastikan aspirasi buruh tidak berhenti sebagai catatan dalam ruang pembahasan, tetapi benar-benar diperhitungkan dalam kebijakan pengupahan.
Duraji: Jangan Hanya Menghitung Biaya Perusahaan, Hitung Juga Kehidupan Buruh
Duraji menegaskan bahwa perjuangan FSPMI Tuban di tingkat kabupaten maupun provinsi merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja.
“Sehari sebelumnya, kami mengawal sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Tuban. Hari ini kami hadir di Surabaya untuk mengawal perjuangan yang sama di tingkat provinsi. Artinya, perjuangan buruh Tuban tidak berhenti di daerah. Kami ingin aspirasi pekerja mendapatkan perhatian serius, baik dalam proses penetapan UMK dan UMSK maupun UMP Jawa Timur 2027,” tegas Duraji.
Ia berharap pembahasan dan rekomendasi pengupahan yang telah diperjuangkan di tingkat kabupaten mendapatkan perhatian serius dari Gubernur Jawa Timur.
Kami tidak ingin perjuangan buruh hanya menjadi formalitas dalam ruang-ruang pembahasan. Jangan sampai buruh diminta bekerja keras, tetapi ketika berbicara tentang upah yang layak, justru kebutuhan hidup mereka selalu menjadi pertimbangan yang dikesampingkan,’ lanjutnya.
Duraji juga mengingatkan agar kenaikan upah tidak terus-menerus ditempatkan sebagai persoalan tambahan biaya produksi perusahaan.
“Jangan hanya menghitung berapa besar biaya yang harus dikeluarkan perusahaan ketika upah naik. Hitung juga berapa besar manfaat ekonomi yang tercipta ketika jutaan pekerja memiliki daya beli yang lebih baik.”
“Ketika buruh menerima upah layak, uang itu tidak disimpan begitu saja. Uang tersebut kembali ke masyarakat. Buruh membeli beras di pasar, makan di warung, membeli kebutuhan rumah tangga, membayar jasa transportasi, hingga memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Siapa yang menikmati perputaran uang itu? Pedagang kecil, pelaku UMKM, petani, dan masyarakat luas.”
“Sebaliknya, ketika upah ditekan terlalu rendah, daya beli pekerja melemah. Dampaknya bukan hanya dirasakan buruh dan keluarganya, tetapi juga pedagang dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada kemampuan belanja masyarakat.”
“Jadi, jangan pertentangkan kesejahteraan buruh dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Buruh yang sejahtera justru menjadi bagian dari kekuatan ekonomi rakyat. Upah layak bukan musuh dunia usaha, melainkan salah satu instrumen untuk menciptakan daya beli, memperkuat konsumsi, dan menggerakkan perekonomian,” tegasnya.
Buruh Sejahtera, Pedagang Menikmati, Ekonomi Rakyat Bergerak
Apa yang terjadi selepas shalat Jum’at di Surabaya menjadi ilustrasi sederhana dari pernyataan tersebut. Para buruh yang membeli dagangan masyarakat menunjukkan bahwa aktivitas perjuangan juga bersinggungan langsung dengan kehidupan ekonomi warga.
Di sinilah hubungan antara kesejahteraan pekerja dan ekonomi rakyat terlihat jelas. Upah yang diterima buruh akan kembali berputar melalui aktivitas konsumsi. Perputaran itu menjadi pendapatan bagi pedagang pasar, pemilik warung, pelaku UMKM, hingga berbagai sektor usaha lainnya.
Karena itu, perjuangan upah layak tidak seharusnya dipersempit sebagai tuntutan satu kelompok pekerja. Persoalan ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga perputaran ekonomi di tingkat bawah.
FSPMI Tuban memandang bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berbicara tentang investasi, produksi, dan keuntungan perusahaan. Kesejahteraan pekerja serta kemampuan masyarakat membeli hasil produksi juga harus menjadi bagian penting dalam perhitungan pembangunan.
Perusahaan membutuhkan pekerja yang produktif. Pekerja membutuhkan penghasilan yang layak. Sementara pedagang dan pelaku UMKM membutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan membeli. Ketiganya merupakan bagian dari mata rantai ekonomi yang saling berkaitan.
Perjuangan belum selesai ketika aksi berakhir. Perjuangan baru menemukan maknanya ketika aspirasi tersebut diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar memberikan kehidupan yang lebih layak bagi pekerja dan keluarganya.



