Penyegelan 389 Ribu Hektare Lahan PT. RAPP Tanpa Solusi, FSPMI Riau Ingatkan Kemenhut Jangan Korbankan Masa Depan 41 Ribu Pekerja

Penyegelan 389 Ribu Hektare Lahan PT. RAPP Tanpa Solusi, FSPMI Riau Ingatkan Kemenhut Jangan Korbankan Masa Depan 41 Ribu Pekerja
Foto Google

Pekanbaru, KpOnline- Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Riau melayangkan kritik keras kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, terkait langkah penyegelan sekitar 389 ribu hektare lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP). Kebijakan tersebut dinilai tergesa-gesa dan berpotensi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di Provinsi Riau.

Ketua DPW FSPMI Provinsi Riau, Satria Putra, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengambil keputusan strategis hanya dari sudut pandang administratif dan regulasi semata, tanpa menghitung dampak sosial serta ekonomi yang menimpa puluhan ribu pekerja.

“Kami di FSPMI Riau mengecam keras tindakan penyegelan lahan seluas 389 ribuan hektare ini apabila dilakukan tanpa solusi dan mitigasi konkret bagi keberlangsungan operasional industri. Pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, harus memperhitungkan nasib puluhan ribu nyawa pekerja dan keluarganya yang bergantung pada sektor ini,” tegas Satria Putra dalam keterangan resminya di Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan catatan serikat pekerja, aktivitas operasional PT RAPP beserta seluruh rantai pasoknya menopang kehidupan sekitar 41 ribu buruh. Dari jumlah tersebut, ribuan di antaranya merupakan anggota aktif FSPMI yang bekerja baik di perusahaan utama maupun di berbagai perusahaan kontraktor dan subkontraktor.

Satria menjelaskan, penyegelan lahan HTI dalam skala masif akan langsung memutus pasokan bahan baku industri. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, roda produksi dipastikan lumpuh dan PHK massal menjadi ancaman yang tak terhindarkan.

“Pemerintah selama ini selalu menggaungkan janji penciptaan lapangan pekerjaan baru dan menekan angka pengangguran. Namun, melihat langkah yang tidak terukur seperti ini, boro-boro menciptakan lapangan pekerjaan, yang terjadi justru PHK massal sudah berada tepat di depan mata!” ujar Satria.

DPW FSPMI Provinsi Riau mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah, manajemen perusahaan, dan perwakilan serikat pekerja guna merumuskan jalan tengah yang berkeadilan. Menurut Satria, penegakan aturan kehutanan dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak atas pekerjaan.

“Kami mendukung penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang baik, tetapi negara juga punya kewajiban konstitusional untuk melindungi periuk nasi rakyat kecil. Jika Kementerian Kehutanan tetap memaksakan kebijakan ini tanpa jaminan penyelamatan bagi 41 ribu buruh, maka FSPMI bersama seluruh elemen pekerja di Riau siap turun ke jalan melakukan aksi perlawanan besar-besaran demi mempertahankan masa depan kami,” pungkas Satria Putra.