Sidang Pleno Dewan Pengupahan Ketapang Tetapkan UMK 2027 Naik 7,73 Persen, Menjadi Rp3,837 Juta

Sidang Pleno Dewan Pengupahan Ketapang Tetapkan UMK 2027 Naik 7,73 Persen, Menjadi Rp3,837 Juta

Ketapang, KPonline – Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Ketapang dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ketapang Tahun 2027 resmi digelar pada Jumat (20/11/2026). Sidang berlangsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ketapang, Jalan Letjen S. Parman.

Sidang tersebut dibuka langsung oleh Devi Harinda, S.STP., M.E., selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Ketapang. Sidang dihadiri seluruh anggota Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Apindo, dan Pemerintah.

Bacaan Lainnya

Agenda sidang diawali dengan pembahasan tata tertib, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan penentuan besaran UMK Kabupaten Ketapang Tahun 2027.

Penetapan UMK 2027 dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, menggunakan formula inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan nilai alfa, kemudian dikalikan dengan UMK tahun sebelumnya.

Berdasarkan formula tersebut, perhitungan UMK Kabupaten Ketapang Tahun 2027 adalah inflasi sebesar 4,35 persen ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76 persen dikalikan nilai alfa 0,5, kemudian dikalikan UMK Tahun 2026 sebesar Rp3.561.801.

Hasil perhitungan tersebut menetapkan UMK Kabupaten Ketapang Tahun 2027 sebesar Rp3.837.128, atau mengalami kenaikan sebesar Rp275.327, setara dengan 7,73 persen dibandingkan UMK Tahun 2026.

Dalam pembahasan penentuan nilai alfa, unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebelumnya mengusulkan penggunaan nilai alfa tertinggi, yakni 1. Sementara itu, Apindo mengusulkan nilai alfa 0,5 yang merupakan nilai terendah dalam rentang formula tersebut, sedangkan Pemerintah mengusulkan nilai alfa sebesar 0,7.

Perbedaan usulan tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme pemungutan suara (voting) untuk menentukan nilai alfa yang akan digunakan dalam perhitungan UMK Kabupaten Ketapang Tahun 2027.

Sebelumnya, Sahbandi, selaku Ketua KC FSPMI Ketapang sekaligus anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Ketapang, menyampaikan bahwa pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh menginginkan penetapan upah minimum tahun 2027 didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga upah yang ditetapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.

Dengan selesainya sidang pleno penetapan UMK tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang selanjutnya akan menyampaikan hasil rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk mendapatkan pengesahan atas UMK Kabupaten Ketapang Tahun 2027.

Sementara itu, agenda sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Ketapang akan kembali dilanjutkan pada Sabtu (21/11/2026), dengan pembahasan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2027 untuk sektor perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Ketapang.

Penetapan upah minimum ini menjadi salah satu momentum penting dalam perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh di Kabupaten Ketapang, sekaligus diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Pos terkait