Bekasi, KPonline – Kabar baik bagi pekerja PT Joyson. Pimpinan Unit Kerja (PUK) PT Joyson bersama pihak manajemen perusahaan mencapai kesepakatan terkait penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat yang baru.
Kesepakatan tersebut dicapai pada Kamis (19/11/2026), sebagai tindak lanjut atas pemberlakuan keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai UMSK.
Berdasarkan hasil kesepakatan, penyesuaian UMSK yang baru akan mulai diberlakukan pada pembayaran gaji bulan November 2026. Sementara itu, pembayaran selisih atau rapelan UMSK periode Januari hingga Oktober 2026 disepakati akan dibayarkan pada akhir Desember 2026.
Terdapat sejumlah pertimbangan teknis yang perlu dipersiapkan sebelum pembayaran rapelan dilakukan. Di antaranya adalah proses penghitungan secara menyeluruh agar seluruh hak pekerja dapat dibayarkan secara tepat dan akurat.
Tim perunding PUK PT Joyson menjelaskan bahwa penerapan keputusan gubernur tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian upah pokok, tetapi juga menyangkut beberapa komponen lain yang harus diperhitungkan.
Komponen tersebut meliputi selisih UMSK lama dengan UMSK baru selama sepuluh bulan, perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR), serta selisih pembayaran upah lembur. Seluruhnya membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses perhitungan maupun pembayaran.
Selain membahas implementasi UMSK, tim perunding PUK PT Joyson juga menyampaikan pentingnya pembahasan sejumlah regulasi pemerintah terbaru yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan pekerja.
Hal tersebut menjadi perhatian khusus mengingat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Joyson akan memasuki masa berakhir pada Januari 2027. PUK berharap pembaruan PKB nantinya dapat disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan terbaru sehingga menghasilkan perubahan positif bagi seluruh karyawan.
Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut di antaranya mengenai cuti besar, ketentuan hubungan kerja atau kontrak kerja, serta pengaturan hari libur nasional agar tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
Bagi PUK PT Joyson, komunikasi dan perundingan dua arah merupakan bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang sehat. Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan hak pekerja diupayakan melalui dialog dan pembahasan bersama dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
Kesepakatan mengenai penerapan UMSK ini diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan industrial antara pekerja dan manajemen perusahaan.
PUK PT Joyson menegaskan bahwa kemajuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Perusahaan dapat terus berkembang apabila didukung oleh pekerja yang sejahtera dan mendapatkan penghargaan atas kontribusinya.
“Karena hubungan industrial yang harmonis bukan berarti tanpa perjuangan, melainkan bagaimana setiap persoalan diselesaikan melalui komunikasi, kesepakatan, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja,” katanya