Bogor, KPonline – Kantor Konsulat Cabang Kabupaten / Kota Bogor menjadi tempat berkumpulnya Relawan – relawan Jamkeswatch Kabupaten / Kota Bogor. Tepatnya hari Minggu (12/3/23) Dewan Pimpinan Daerah Jamkeswatch Bogor Raya melakukan Rapat Konsolidasi guna menjalin silahturahmi dan mengevaluasi setiap Kegiatan Relawan Jamkeswatch ketika membantu masyarakat terkait BPJS Kesehatan.
Aden Arta Jaya selaku Ketua DPD Jamkeswatch Bogor Raya menyampaikan ada beberapa hal penting yang di bahas di antaranya pertama konsen Jamkeswatch mengawal pemenangan Calon Legislatif (Caleg) yang di usung organisasi melalui Partai Buruh.
“Relawan Jamkeswatch dilapangan harus membantu dan mengawal agar para Caleg yang di usung Organisasi melalui Partai Buruh harus di kenal masyarakat serta mendapatkan dukungan”, jelasnya Aden
Kedua terkait Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ada dua yang kita soroti, Pertama mengenai FKTP yang belum memenuhi syarat Kerjasama dengan BPJS Kesehatan harus terakreditasi ulang dalam hal ini ada kerugian bagi Pesrta BPJS Kesehatan tidak mndapatkan layanan di Faskes terdaftar.
“Kalau Klinik belum melakukan akreditasi ulang dalam hal ini BPJS Kesehatan harus lakukan kordinasi atau mengeluarkan Edaran ke FKTP agar tetap bisa melayani pasien di FKTP lain Peserta terdaftar sambil menunggu FKTP yang belum lengkap akreditasi langkah ini untuk melindungi Peserta agar tetap mendapatkan manfaat.
“Kemudian tentang Peserta PBPU Klas 3 tidak boleh naik kelas sesuai Pasal 48 ayat (8) tentunya ini akan merugikan si peserta itu sendiri mengingat setiap daerah jumlah fasilitas kesehatan masih terbatas dan mengenai pasien boleh titip kelas aturan ini kurang berjalan akibat kurangnya pengawasan”, tambahnya
Ketiga tentang Jamkesda Kabupaten Bogor kami menyoroti masih ada permasalahan 2 hal yang pertama Syarat menggunakan Nomor Va sebagai syarat Jamkesda ini memberatkan bagi pasien yang tergolong kurang mampu dan pekerja ter PHK dan klaim yang sering Slow Respon dari Dinas Kesehatan saat Rumah Sakit mengajukan input data dan juga sebaliknya Oknum Rumah Sakit telat kirim data ke dinas Kesehatan.
Empat permasalahan UHC (Universal Health Covered) jika di definisikan kedalam bahasa Indonesia bunyinya akan menjadi “Jaminan Kesehatan secara menyeluruh ” Kota Bogor masih ada masalah pengajuan PBI tidak langsung aktif pengajuan terkendala di kelurahan dan Dinas Sosial dengan beberapa ketentuan syarat.
Lima terkait kasus Kecelakaan Lalulintas terjadi kendala aduan si korban tidak memiliki SIM, STNK mati dan takut lapor saat kejadian kecelakaan sebab ini menjadi masalah pada Proses jaminan oleh karna itu proses laporan Jamkeswatch menyarankan proses laporan tetap di buat agar tidak ada kendala jaminan.
Pada sesi diskusi yang di pandu Heru Purnawirawan selaku Sekretaris DPD Jamkeswatch Bogor Raya beliau menyampaikan penting sebuah data agar di buat saat ada aduan karna dengan data memudahkan investigasi dan evaluasi permasalahan, Senada di sampaikan Indra Panca selaku Kabid Advokasi dan Relawan menekankan Ke aktifan Relawan dan kordinasi antar regional supaya tidak terjadi tumpang tindih saat ada adauan masuk pada Jamkeswatch, Kolaborasi dengan aparat pemerintah di tingkat Desa / Kelurahan itu penting untuk memudahkan pendampingan dan komunikasi.
Terkait kasus aduan rujukan yang tinggi kebutuhan ruang intensif dan dari Sub Spesialis Bedah anak, Jantung anak dan Bedah Saraf masih sulit di Kabupaten / Kota Bogor dalam hal ini Pemerintah harus berperan aktif untuk mencarikan solusi.
Terakhir Aden Arta Jaya selaku Ketua DPD Jamkeswatch Bogor Raya menyampaikan pesan agar tetap menjaga silaturahmi dan solidaritas agar kerukunan terjaga dalam berorganisasi kita punya PR besar dengan bangkitnya partai buruh kita sebagai Sayap / Pilar Organisasi KSPI dan Partai Buruh sudah pasti harus sejalan dan mendukung tanpa harus memperdebatkan tentang tugas dan fungsi.
“Jaga silaturahmi dan solidaritas agar kerukunan terjaga dalam berorganisasi, Kita punya PR besar dengan bangkitnya partai buruh. Kita Jamkeswatch sebagai Sayap / Pilar Organisasi KSPI dan Partai Buruh sudah pasti harus sejalan dan mendukung tanpa harus memperdebatkan tentang tugas dan Fungsi”, Pungkasnya. (Gunawan bogor)
